Mindblown: a blog about philosophy.
-
Ternyata Ini Alasan di Balik Penolakan Implementasi NIK sebagai NPWP
Ditjen Pajak (DJP) mengantisipasi potensi timbulnya penolakan terhadap implementasi nomor induk kependudukan (NIK) sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan resistensi tersebut berpotensi muncul akibat adanya kesalahpahaman masyarakat atas kebijakan tersebut. “Ada anggapan di masyarakat bahwa dengan berlakunya NIK sebagai NPWP, maka bayi yang baru saja lahir […]
-
Pemkab Kotabaru genjot pajak sarang Burung Walet
Pemerintah Kabupaten Kotabaru terus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang berpotensi di antaranya sektor pajak sarang burung walet. “Kami perlu menginventarisir dan membenahi data pemilik dan pengusaha sarang burung walet untuk didaftar sebagai wajib pajak,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru H Akhmad Rivai dilaporkan Senin. Dikatakan, pajak sarang Burung Walet merupakan kewenangan Pemerintah […]
-
ESDM: Pajak Karbon Ditunda karena Harga Komoditas Energi Masih Tinggi
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan bahwa penundaan implementasi pajak karbon disebabkan karena masih tingginya harga komoditas energi global. Pemerintah merasa kondisi tersebut menjadi pertimbangan untuk menunda sekaligus mencari momen yang tepat untuk melaksanakan pajak karbon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. “Pemerintah […]
-
Soal Pajak Karbon, Kementerian ESDM: Saat Ini Bukan Waktu yang Tepat!
Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana bicara soal pajak karbon yang hingga kini tak kunjung diterapkan juga di Indonesia. Pajak karbon sendiri masuk ke dalam UU no 7 tahun 2021 soal Harmonisasi Peraturan Pajak (HPP). Dadan bilang sejauh ini pemerintah masih menimbang soal waktu yang cocok untuk penerapan pajak […]
-
Pemda Diminta Hapus Pajak Progresif dan BBN Kendaraan Bekas
Pembina Samsat Nasional Rivan A. Purwantono mengatakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) agar menghapus dua pajak kendaraan, yaitu progresif dan Bea Balik Nama (BBN) 2. Pajak progresif adalah pajak yang dibebankan pemilik lebih dari satu mobil atau motor yang tinggal di satu tempat berdasarkan Kartu Keluarga. Sedangkan BBN 2 yakni […]
Got any book recommendations?
WA only