Mindblown: a blog about philosophy.
-
Dibanding Energi Fosil, Tarif Pajak Konsumsi Listrik dari EBT Seharusnya Lebih Rendah
Pajak untuk sumber energi dari Energi Baru Terbarukan (EBT) seharusnya bisa lebih rendah daripada sumber energi yang masih menggunakan bahan bakar fosil. Seperti diketahui, berdasarkan Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), tarif PBJT untuk konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan […]
-
Kena Pajak Hiburan 40-75 Persen, Pengusaha Spa Bisa Judicial Review
Kemenkeu mempersilakan pelaku usaha untuk mengajukan pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi (MK) atas tarif pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) dalam UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu Lydia Kurniawati mengatakan pengujian materiil atau judicial review adalah hak setiap […]
-
Pajak Hiburan 75 Persen Bisa Bikin Pengusaha Bangkrut, Benarkah?
Ekonom sekaligus Director of Digital Economy Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda, menilai tarif pajak hiburan sebesar 40-75 persen dinilai akan memberatkan pengusaha disektor hiburan. “Pasti akan mendorong dengan signifikan jika pajak hiburan dikenakan hingga 75 persen,” kata Nailul Huda kepada Liputan6.com, Kamis (18/1/2024). Apalagi saat ini konsumsi untuk mengisi waktu luang […]
-
Luhut Minta Pajak Hiburan 40%-75% Ditunda, Ini Alasannya
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan, kebijakan kenaikan pajak hiburan 40%-75% ditunda penerapannya. Luhut menyampaikan, pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap Undang-undang No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sembari menunggu hasil judicial review yang diajukan sejumlah asosiasi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Adapun, Luhut Pandjaitan mengeklaim telah […]
-
Baru Dilantik, Menkeu Filipina Kebut Proposal Pajak Karbon
Menteri Keuangan Filipina yang baru dilantik, Ralph Recto, menyatakan bakal memprioritaskan penyelesaian usulan pajak karbon. Recto mengatakan pajak karbon akan menjadi salah satu instrumen yang mampu mendatangkan penerimaan sekaligus mengatasi permasalahan lingkungan. Menurutnya, Filipina perlu bergerak lebih cepat untuk mengatasi persoalan perubahan iklim. “Instrumen penetapan harga karbon berfungsi sebagai alat fiskal yang memungkinkan kita untuk […]
Got any book recommendations?
WA only