Mindblown: a blog about philosophy.
-
DJP Sulselbartra Ingatkan Tax Amnesty Jilid II Segera Berakhir
MAKASSAR. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Kanwil DJP Sulselbartra) mengingatkan wajib pajak atau masyarakat bahwa program tax amnesty jilid II atau program pengungkapan sukarela (PPS) akan segera berakhir 30 Juni 2022. Kakanwil DJP Sulselbartra Arridel Mindra di Makassar, Kamis (9/6/2022), mengimbau wajib pajak untuk segera memanfaatkan PPS sesuai amanat Undang-Undang […]
-
DJP Minta Wajib Pajak Cek Lagi Jika Terima Email Berisi Data Harta
JAKARTA, Wajib pajak perlu mengecek kebenaran data harta jika menerima email dari Ditjen Pajak (DJP) terkait dengan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Jumat (10/6/2022). Penyuluh Pajak Ahli Muda Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Mohammed Lintang mengatakan otoritas memang mengirimkan email kepada sejumlah wajib pajak […]
-
Cadangan Devisa Akhir Tahun Bisa Capai US$ 140 Miliar
JAKARTA. Bank Indonesia (BI) mencatat, cadangan devisa Indonesia pada akhir Mei 2022 mencapai US$ 135,6 miliar. Jumlah ini turun US$ 0,1 miliar dari akhir April 2022 sebesar US$ 135,7 miliar. Perkembangan posisi cadangan devisa pada Mei 2022 ini dipengaruhi penerimaan devisa migas, pajak dan jasa, serta kebutuhan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Meski ada penurunan, […]
-
Ekonom Nilai Menaikkan Pajak Ekspor Lebih Ideal Ketimbang Kebijakan DMO Minyak Sawit
JAKARTA. Pemerintah kembali menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) untuk komoditas Crude Palm Oil (CPO), seiring dengan pembukaan ekspor dan pencabutan subsidi minyak goreng. Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, menaikkan pajak ekspor akan lebih ideal jika dibandingkan harus melaksanakan DMO seperti saat ini. Menurutnya, dengan struktur pasar dan distribusi minyak goreng saat ini, kontrol pemerintah […]
-
DJP Harap Urusan Pajak Jadi Lebih Mudah Kala NIK Terintegrasi NPWP
JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan segera melakukan integrasi antara Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dengan integrasi ini, diharapkan masyarakat makin mudah dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor mengatakan, dalam hal ini masyarakat tak perlu repot memiliki dua kartu identitas. […]
Got any book recommendations?
WA only