Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pilar Satu Perpajakan Internasional Akan Menyasar Semua Perusahaan Multinasional
Dalam pertemuan G20 pada pekan lalu, negara-negara G20 membahas kesepakatan perpajakan internasional yang mencakup dua pilar perpajakan yang diharapkan bisa diterapkan pada tahun 2023. Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Mekar Satria Utama mengatakan, dalam pilar pertama yang menyangkut ketentuan perpajakan bagi sektor digital yang bergerak secara internasional atau global, tidak hanya perusahaan […]
-
Ikut PPS Tidak akan Diperiksa Petugas Pajak, Simak Lagi Penjelasan DJP
Nyaris 2 bulan program pengungkapan sukarela (PPS) berjalan, Ditjen Pajak (DJP) makin memasifkan promosinya. Seperti yang belum lama ini dilakukan oleh Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sulselbartra) yang juga melakukan sosialisasi PPS melalui saluran televisi lokal. Kepala Kanwil DJP Sulselbartra Arridel Mindra menyampaikan PPS yang sudah berlangsung sejak 1 Januari 2020 memberikan banyak […]
-
Sebar Ratusan Ribu SPPT, Pemkot Langsung Tawarkan Diskon Pajak PBB
Pemkot Bandar Lampung berencana mengadakan program pemberian insentif pajak bumi dan bangunan (PBB) pada tahun ini. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana mengatakan pemkot memberikan insentif pajak untuk mendorong kepatuhan masyarakat. Insentif juga dimaksudkan untuk dapat memberikan keberpihakan kepada warga tidak mampu. “Kami berharap dengan adanya potongan tersebut, masyarakat bisa semakin taat membayar pajak,” katanya, […]
-
Pemerintah Kantongi Rp 2,06 Triliun dari PPS Pajak atau Tax Amnesty Jilid II
Pemerintah berhasil mengumpulkan penerimaan pajak (PPh) sebesar Rp 2,06 triliun yang berasal dari Program Pengungkapan Sukarela (PPS) pajak atau tax amnesty jilid II. Dikutip dari laman resmi Direktorat Jenderal Pajak, Jumat (25/2/2022), tercatat hingga 24 Februari 2022, terdapat 16.697 wajib pajak yang melaporkan PPS dengan 18.619 surat keterangan. Adapun nilai pengungkapan harta yang sudah terdata mencapai Rp 19,8 triliun alias mendekati […]
-
Pengamat: Pemerintah Harus Transparan soal Roadmap dan Pengembangan Pajak Karbon
Jakarta. Transparansi informasi peta jalan atau roadmap dan perkembangan implementasi pajak karbon oleh pemerintah dinilai sangat penting karena menyangkut upaya penurunan emisi karbon, yang merupakan masalah global. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat perpajakan Universitas Pelita Harapan (UPH) Ronny Bako sebagai respons atas penjelasan pemerintah terkait pajak karbon. Kementerian Keuangan menyatakan bahwa pajak karbon akan berlaku […]
Got any book recommendations?
WA only