Mindblown: a blog about philosophy.
-
Ini Sebab Pengusaha Minta Insentif PPN Rumah Berlaku Hingga Akhir 2022
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menyetujui perpanjangan pemberian insentif pajak pertambahan nilai (PPN) atas rumah ditanggung pemerintah (DTP) sampai dengan Juni 2022. Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida menilai insentif pajak masih diperlukan untuk menjaga momentum pemulihan sektor properti. Dia juga tidak mempermasalahkan rencana pemberian insentif PPN DTP yang diturunkan menjadi […]
-
AKR Corporindo (AKRA) Yakin KEK JIIPE Akan BerKontribusi Besar pada Tahun 2022
JAKARTA. PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) terus berupaya mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) yang berlokasi di Gresik, Jawa Timur. Sekadar catatan, walau belum memberikan porsi kontribusi yang besar, pendapatan AKRA dari lahan industri JIIPE mampu tumbuh 51,74% (yoy) menjadi Rp 391,62 miliar per kuartal III-2021 lalu. Sedangkan secara […]
-
DJP Gandeng Bank, Pengguna E-Banking Bakal Terima Notifikasi PPS
Ditjen Pajak (DJP) meminta bantuan perbankan untuk ikut menyosialisasikan program pengungkapan sukarela (PPS) kepada wajib pajak. Ditjen Pajak Suryo Utomo mengatakan saat ini penggunaan internet banking dan ATM sudah sangat besar. Sosialisasi melalui sistem perbankan diharapkan dapat menambah jumlah masyarakat yang mengenal PPS. “Walau kita siaran di luar tapi secara sistem kalau kita bisa memanfaatkan […]
-
Tax Amnesty Jilid II Perlu Lebih Menggaung
Pada tahun 2022 ini, pemerintah menggulirkan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau tax amnesty jilid II. Program ini pelaksanaan atas Undang Undang No 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Secara teknis, pemerintah telah mengatur PPS ini melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak. Hingga per 13 Januari […]
-
Pajak dari Cuan NFT hingga Aset Digital Menggunakan Sistem Self Assessment, Apa Itu?
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyebut aset digital berupa Non-Fungible Token (NFT) ataupun lainnya tetap bisa dikenakan pajak dengan menggunakan sistem self assessment meski ketentuan secara spesifiknya belum ada. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor mengatakan pajak khusus transaksi NFT maupun kripto masih dalam pembahasan pemerintah. Namun, ketentuan umum aturan perpajakan tetap […]
Got any book recommendations?
WA only