Mindblown: a blog about philosophy.
-
Optimalkan Reformasi Struktural
Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) memang harus turun pada 2022 disebabkan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Pada awal pandemi dikeluarkan regulasi yang menyatakan defisit boleh dilebarkan sampai 6 persen selama kurang lebih tiga tahun. “Ini artinya, pada 2022, seharusnya defisit APBN harus mendekati 3 persen (angka defisit sebelum pelebaran),” ucap Direktur Program Indef, Esther Sri […]
-
Semula Rp 1 Miliar, Kini Batas Pendahuluan Restitusi Pajak Naik Jadi Rp 5 Miliar
JAKARTA. Bantu likuiditas wajib pajak, pemerintah menyesuaikan jumlah batas lebih bayar restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) bagi pengusaha kena pajak (PKP) yang memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak persyaratan tertentu menjadi Rp 5 miliar. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 209/PMK.03/2021 tentang perubahan kedua atas PMK- 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan […]
-
DJP: Potensi Pajak Youtuber di Sulsel Capai Rp 935 Juta
REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR — Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara (Sulselbarta), menyebutkan potensi pajak dari YouTuber di Sulsel cukup besar yang mencapai Rp 935 juta. Kepala Bagian Umum Kanwil DJP Sulselbartra Mochamad Syafrudin mengatakan potensi pajak itu berasal dari 20 YouTuberyang dianggap sudah layak dikenai pajak penghasilan. “Jadi ada potensi pajak hampir Rp 1 […]
-
Inflasi 2022 Diproyeksikan 2,75%-3,25%, Ini 3 Pemicunya
JAKARTA. Ekonom Bank Permata Josua Pardede memproyeksikan inflasi akan mengalami peningkatan sekitar 2,75%-3,25% di 2022, dari sebelumnya sebesar 1,87% di tahun 2021. Menurutnya, peningkatan inflasi didorong oleh rencana penyesuaian subsidi, kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta kenaikan inflasi natural dikarenakan pemulihan permintaan konsumen. “Kenaikan inflasi yang didorong oleh kenaikan PPN serta penyesuaian subsidi diperkirakan mendorong […]
-
Batas Lebih Bayar Restitusi PPN bagi Pengusaha Naik Jadi Rp5 Miliar
Menteri Keuangan Sri Mulyani merevisi aturan pajak, Kini batas lebih bayar restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak persyaratan tertentu menjadi Rp5 miliar. Penyesuaian batasan tersebut ada di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.03/2021 tentang perubahan kedua atas PMK- 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. […]
Got any book recommendations?
WA only