Mindblown: a blog about philosophy.

Jakarta. Pemerintah perlu mempertimbangkan aspek pemulihan ekonomi yang masih berlangsung dalam mengambil kebijakan cukai hasil tembakau (CHT) tahun depan. Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad mengatakan perlu formula baku dengan tetap memperhatikan pengendalian kesehatan, tenaga kerja, penerimaan negara, peredaran rokok ilegal dan petani tembakau. “Kenaikan cukai 2022 perlu mempertimbangkan aspek pemulihan ekonomi akibat pandemi. Konsistensi dalam pelaksanaan penerapan formula […]

JAKARTA. Pemerintah berencana mencabut ketentuan tax holiday yang berlaku saat ini. Insentif pajak yang diberikan kepada investor tersebut, rencananya tak berlaku lagi pada tahun 2023. Rencana tersebut sejalan dengan konsensus perpajakan internasional oleh forum G20 yang telah menyepakati pajak minimum global sebesar 15%, sebagaimana Pilar 2: Global Anti Base Erosion yang akan diimplementasikan pada tahun 2023.  […]

Jakarta. Pemerintah resmi mengundangkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 pada 29 Oktober 2021 setelah disahkan DPR menjadi UU HPP pada 7 Oktober 2021. Meski meliputi sejumlah ketentuan perpajakan, namun penerapannya diberlakukan berbeda. UU HPP terdiri atas sembilan bab yang memiliki enam ruang lingkup pengaturan, yakni Ketentuan Umum dan Tata […]

Jakarta. Ditjen Pajak (DJP) menyiapkan aturan teknis mengenai pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) berskema final, menyusul diundangkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor mengatakan terdapat sejumlah peraturan yang akan diterbitkan sebelum berlakunya skema PPN final. Misalnya, mengenai skema pemungutan, sektor usaha, serta jenis barang dan/atau jasa yang […]

Pemerintah Belgia resmi mengajukan rancangan amendemen undang-undang pajak pertambahan nilai (PPN) ke parlemen pada 27 Oktober 2021. RUU yang mengubah tarif, ketentuan, dan skema PPN ini mengatur beberapa hal berkaitan dengan teknis administrasi perpajakan. Setidaknya terdapat 5 hal utama yang akan diatur dalam rancangan undang-undang tersebut. “Amendemen yang diusulkan sebagian besar bersifat administratif dan teknis,” […]