NEWS
-
Pak Purbaya Bisa Turunkan PPN Tanpa Rugi Rp 70 T, Ini Caranya!
Ekonom menilai langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menurunkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) layak dipertimbangkan untuk memperkuat konsumsi masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi. Namun, kebijakan ini perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak menggerus penerimaan negara. Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai kenaikan tarif PPN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU […]
-
Siap-siap! Purbaya Mau Integrasikan Data Pajak, Bea Cukai hingga PNBP
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengintegrasikan data wajib bayar untuk pajak, kepabeanan dan cukai hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP), menjadi single profile. Hal itu tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.70/2025, yang diteken Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada Oktober 2025 lalu. Terkait dengan hal tersebut, […]
-
Daya Pungut Pajak Konsumsi Anjlok ke Level Terendah Dalam 5 Tahun, Ini Sebabnya
Kemampuan otoritas pajak dalam memungut pajak pertambahan nilai (PPN) atau pajak konsumsi terus melemah dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan hitungan KONTAN, hingga kuartal III-2023, rasio daya serap pajak atas konsumsi atau VAT Gross Collection tercatat hanya 45,2%, menjadi yang terendah sejak masa pandemi Covid-19 pada 2020. Secara historis, VAT Gross Collection sempat melonjak pada kuartal […]
-
Tutupi Defisit Anggaran 2026, Pemkot Bakal Naikkan Tarif Pajak Reklame
Pemkot Surabaya akan menaikkan pajak reklame tahun depan sebagai salah satu upaya dalam menutup kekurangan anggaran daerah akibat pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang mencapai sekitar Rp1,3 triliun. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan keputusan tersebut ditetapkan seusai rapat paripurna pengesahan APBD 2026. Dia menegaskan pemkot berinovasi untuk menjaga stabilitas keuangan, […]
-
DKI Hapus Sanksi Pajak Kendaraan Hingga Desember 2025, Ini Syaratnya
Warga DKI Jakarta akan bebas dari sanksi pajak kendaraan hingga akhir tahun. Pasalnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memberikan pembebasan sanksi administratif untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kebijakan ini berlaku mulai 10 November hingga 31 Desember 2025, dan dapat diakses di seluruh Samsat DKI Jakarta maupun melalui layanan […]
WA only