NEWS
-
RI-Singapura Bakal Bereskan Praktik Transfer Pricing, Ini Kata Bos DJP
Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Indonesia menyebut Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong telah menunjukkan komitmen untuk membahas penyelesaian persoalan transfer pricing dan misinvoicing yang selama ini menjadi perhatian dalam hubungan perpajakan kedua negara. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan, komitmen tersebut menjadi langkah penting untuk menangani persoalan perpajakan lintas negara sekaligus menciptakan keadilan […]
-
Terima SP2DK? Dirjen Pajak Minta Wajib Pajak Siapkan Bukti Transaksi
Imbauan Dirjen Pajak Bimo Wijayanto agar wajib pajak tidak khawatir apabila menerima surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) menarik perhatian publik sepekan terakhir. Menurut Bimo, wajib pajak cukup memberikan klarifikasi dengan melampirkan bukti transaksi yang dapat menjelaskan data milik Ditjen Pajak (DJP). Bimo mengatakan penerbitan SP2DK merupakan tindak lanjut atas data dan informasi […]
-
Fiskus Ingatkan PKP Baru Jangan Terlambat Buat dan Unggah Faktur Pajak
Kanwil DJP Aceh mengingatkan pengusaha kena pajak (PKP) yang baru dikukuhkan agar memperhatikan ketentuan pembuatan faktur pajak, termasuk kelengkapan dan ketepatan waktunya. Penyuluh Pajak Kanwil DJP Aceh Susanto mengatakan faktur pajak harus dibuat secara lengkap dan tepat waktu. Selain itu, PKP perlu mengunggah e-Faktur paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. “Faktur pajak yang tidak lengkap, […]
-
Mengupas Arah Kebijakan Pajak Digital 9 November, Apa Dasarnya?
Pemerintah berencana memperluas pemungutan pajak dari aktivitas ekonomi digital mulai Senin (9/11/2026). Perbankan, perusahaan teknologi finansial atau fintech, hingga platform perdagangan elektronik, seperti Shopee, Lazada, dan GoTo disebut akan dilibatkan dalam mekanisme pemungutan dan penyetoran pajak. Rencana tersebut disampaikan Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas) […]
-
Pajak Digital Berpotensi Tambah Beban Pengembang Properti
Rencana penerapan pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi digital luar negeri dinilai berpotensi menambah beban operasional perusahaan pengembang properti. Namun, dampaknya terhadap industri properti diperkirakan belum signifikan karena penggunaan layanan digital dari penyedia luar negeri oleh pengembang masih terbatas. Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Real Estat Indonesia (DPP REI) Bambang Ekajaya mengatakan, sejumlah […]
WA only