Mindblown: a blog about philosophy.
-
Sri Mulyani Beri Diskon 10% Biaya PPN untuk Mobil Listrik
JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan diskon insentif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) untuk pembeli mobil listrik sebesar 10%. Dengan begitu, konsumen hanya perlu membayar 1% dari sebelumnya 11% yang ditetapkan pemerintah. “Mobil listrik akan dapatkan potongan 10% biaya PPN, dengan syarat seperti yang sudah ditentukan yakni memiliki tingkat kandungan lokal sebesar 40%. Hal itu guna […]
-
Terkendala Isu PPN, Kementerian ESDM Matangkan Skema Pungutan Iuran Batubara
JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kini tengah mematangkan skema pungutan iuran batubara. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan, pihaknya tengah mematangkan skema ini bersama Kementerian dan Lembaga terkait. Asal tahu saja, saat ini skema pungutan iuran batubara mulai mengerucut ke Mitra Instansi Pemerintah (MIP). Belakangan, skema MIP terhambat […]
-
Sri Mulyani Beberkan Nama 2 Oknum di Balik Transaksi Rp349 T
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan dua nama yang terlibat dalam transaksi gelap senilai Rp 349 triliun. Transaksi gelap ini merupakan laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Transaksi gelap itu dilaporkan PPATK ke Kementerian Keuangan melalui 300 surat. Sebagian besarnya terkait permasalahan perpajakan. Ditjen Pajak kemudian merespons dengan melakukan penelitian pada periode […]
-
Musisi Temui Dirjen Pajak, Bahas Pajak Royalti Turun Jadi 6%
Ketua Umum Federasi Serikat Musisi Indonesia (FESMI) Candra Darusman menemui Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo. Kunjungannya dalam rangka meminta penjelasan mengenai aturan penurunan pajak royalti untuk para musisi dan pekerja seni Indonesia. “Saya bersama teman-teman telah mendapatkan penjelasan yang sangat jelas dan berdasarkan penjelasan itu kami sebagai pekerja seni tergerak untuk terus […]
-
KPK Dukung Syarat Capres Buka-bukaan Kepatuhan Pajak dan LHKPN
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung rencana syarat deklarasi kepatuhan pajak dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi Calon Presiden dan Wakil Presiden yang ingin berkontestasi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Sekadar informasi, selama ini pejabat publik berpangkat eselon 1 hingga 3 yang sudah menjadi wajib lapor harus menyerahkan LHKPN periodik setiap tahunnya. Namun, LHKPN hanya mencantumkan […]
Got any book recommendations?
WA only