Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pemerintah Perlu Perinci Ketentuan Earmarking Pajak Karbon
Pemerintah perlu menyiapkan ketentuan terkait dengan earmarking atas pendapatan yang bersumber dari pajak karbon. Wakil Ketua Perkumpulan Tax Center dan Akademisi Pajak Seluruh Indonesia (PERTAPSI) Titi Muswati Putranti mengatakan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan hanya menyebut penerimaan dari pajak karbon dapat dialokasikan untuk pengendalian perubahan iklim. “Ini ada kata-kata ‘dapat’. Kalau di dunia akademisi ini diperdebatkan. Tujuan sebetulnya […]
-
Berlaku Nasional, Bisa Pemindahbukuan Tanpa Perlu ke Kantor Pajak
Semua wajib pajak sudah bisa mengajukan permohonan pemindahbukuan secara online melalui e-Pbk. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (13/12/2022). Ditjen Pajak (DJP) mengatakan mulai kemarin, Senin (12/12/2022), e-Pbk sudah berlaku nasional. Dengan demikian, wajib pajak mendapat kemudahan dalam pengajuan permohonan pemindahbukuan (Pbk). “Kabar gembira untuk #KawanPajak! Implementasi e-Pbk sudah […]
-
Perluasan Pemungut PPN PMSE Diyakini Dongkrak Penerimaan Pajak Konsumsi Tahun Depan
Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penerapan Terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). PP nomor 44/2022 ini merupakan aturan pelaksanaan PPN dari UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Dalam Pasal 5 PP tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani […]
-
Pindah Kantor Pajak, WP Dapat Ajukan Permohonan di KPP Baru
Petugas pajak dari KPP Pratama Sumedang menyebut wajib pajak yang ingin mengajukan permohonan pemindahan tempat wajib pajak terdaftar dapat dilakukan dari kantor pelayanan pajak (KPP) baru. Petugas pajak dari KPP Pratama Sumedang Fanni mengatakan wajib pajak bernama Rudi mengajukan pemindahan tempat kedudukan dari KPP Pratama Sumedang ke KPP Pratama Garut. Menurutnya, wajib pajak sebenarnya dapat […]
-
Didampingi BPK, Pemkot Pekalongan Mulai Susun Raperda Pajak Daerah
Pemkot Pekalongan memulai penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Rancangan peraturan daerah tentang PDRD dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan perpajakan daerah sebagaimana diamanatkan oleh UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). “Nanti kami seragamkan sesuai aturan pemerintah pusat untuk menyusun Raperda tentang […]
Got any book recommendations?
WA only