Mindblown: a blog about philosophy.

  • Optimalisasi Penerimaan Pajak dari PBB, BUMDes Diajak Jadi Agen

    Optimalisasi Penerimaan Pajak dari PBB, BUMDes Diajak Jadi Agen

    KEPANJEN, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang memerintahkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk turut membantu optimalisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB). Kabid PBB Bapenda Kabupaten Malang Nurul Khayati mengatakan tiap-tiap BUMDes akan digaet untuk mendaftar sebagai agen Laku Pandai dan bisa menerima pembayaran pajak. “Kami ada kerja sama dengan Bank Jatim soal ini. […]

  • BPH Migas soal BBM Vivo: Badan Usaha Bebas Tentukan Harga…

    JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta SPBU Vivo menaikkan harga produk bahan bakar minyak (BBM) yang dipasarkan. Hal ini menimbulkan polemik publik. Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Saleh Abdurrahman mengatakan badan usaha swasta seperti SPBU Vivo bebas menentukan harga sepanjang tidak melampaui batas atas yang […]

  • Cara Membuat Kode Billing PPh Pasal 22 di DJP Online

    Cara Membuat Kode Billing PPh Pasal 22 di DJP Online

    BERDASARKAN penjelasan Pasal 22 UU Pajak Penghasilan (PPh), terdapat tiga instansi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai pemungut PPh Pasal 22. Ketiga instansi tersebut antara lain ialah bendahara pemerintah, badan-badan tertentu, dan wajib pajak badan tertentu. PPh Pasal 22 menjadi salah satu pemotongan pajak atas transaksi yang berhubungan dengan impor barang/jasa, pembelian barang dengan menggunakan […]

  • Revisi Undang-Undang, Semua Penyedia Akomodasi Online Wajib Pungut PPN

    Revisi Undang-Undang, Semua Penyedia Akomodasi Online Wajib Pungut PPN

    WELLINGTON, pemerintah Selandia Baru tengah mengusulkan amendemen undang-undang perpajakan yang mewajibkan penyedia akomodasi online melaksanakan pemungutan goods and services tax (GST) atau PPN. Menteri Pendapatan David William Parker mengatakan kebijakan tersebut akan memberikan keadilan bagi penyedia layanan akomodasi konvensional. Sebab, penyedia layanan konvensional selama ini mengenakan PPN atas layanan yang diberikan. “Pemasok layanan tradisional mengenakan […]

  • Capaian penerimaan pajak di Provinsi Maluku tembus Rp1 triliun, perlu diapresiasi

    Capaian penerimaan pajak di Provinsi Maluku tembus Rp1 triliun, perlu diapresiasi

    Ambon – Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon yang wilayah kerjanya meliputi seluruh Provinsi Maluku, Widi Pramono menyatakan capaian penerimaan pajak di Provinsi Maluku pada tahun 2022 telah menembus Rp1,010 triliun dari target Rp1,464 triliun. “Hingga 31 Agustus 2022 penerimaan pajak di Maluku telah menembus Rp1,010 triliun. Capaian ini lebih cepat 1 bulan 10 […]

Got any book recommendations?


WhatsApp WA only