Mindblown: a blog about philosophy.
-
Bisnis Wajib Pajak Membaik, Restitusi Pajak Turun 41,44% Per Mei 2022
JAKARTA. Realisasi restitusi pajak hingga Mei 2022 mencapai Rp 6,64 triliun atau turun 41,44% yoy dari restitusi Mei 2021 yang mencapai Rp 11,34 triliun. Penurunan restitusi tersebut utamanya berasal dari jenis pajak penghasilan badan (PPh badan) yang mencatat penurunan restitusi hingga 41,45% yoy. “Restitusi PPh badan yang mengalami penurunan pada tahun 2022 sejalan dengan membaiknya […]
-
Negara Ini Tetapkan Standar Emisi Baru dan Tawarkan Insentif Pajak
Pemerintah Kanada menetapkan standar emisi baru untuk bensin dan solar, sekaligus menawarkan kredit pajak hingga 50% bagi perusahaan minyak. Peraturan final standar bahan bakar bersih tersebut telah disetujui oleh Kabinet Kanada. Dengan diberlakukannya peraturan tersebut, perusahaan minyak kini dapat memperoleh kredit pajak sebesar 50%. “Kabinet menyetujui peraturan final untuk standar bahan bakar bersih pada minggu […]
-
BPKPAD Kota Banjarmasin Tambah Ratusan Tapping Box untuk Objek Wajib Pajak
Berbagai upaya akan terus dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin untuk maksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu upaya yang dilakukan BPKPAD Banjarmasin adalah melakukan pemasangan Tapping Box. Alat tersebut dipasang di tempat objek wajib pajak dan merekam catatan transaksi. Fungsinya sebagai pembanding antara total transaksi dengan jumlah pajak daerah yang dibayarkan, […]
-
Restitusi Pajak Turun 41,44% Hingga Mei 2022
Pengembalian pajak atau restitusi pajak turun pada Mei 2022. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, realisasi restitusi pajak hingga Mei 2022 mencapai Rp 6,64 triliun atau turun 41,44% yoy dari restitusi Mei 2021 yang mencapai Rp 11,34 triliun. Penurunan restitusi tersebut utamanya berasal dari jenis pajak penghasilan badan (PPh badan) yang mencatat penurunan restitusi hingga 41,45% […]
-
Dibayangi Risiko Global, Penerapan Pajak Karbon Ditunda
Penerapan pajak karbon yang direncanakan akan diterapkan pada 1 Juli 2022 kembali ditunda. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan beralasan, perekonomian nasional tengah menghadapi risiko global yang membayangi pemulihan ekonomi. Ini penundaan yang kedua kali. Pada akhir 2021, pemerintah telah memundurkan implementasi pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan menjadi per 1 April 2022. Alasan […]
Got any book recommendations?
WA only