Mindblown: a blog about philosophy.
-
Setelah PPS Rampung, DJP Masih akan Teliti SPPH Wajib Pajak
Ditjen Pajak (DJP) akan melakukan penelitian atas surat pemberitahuan pengungkapan harta (SPPH) dari wajib pajak peserta program pengungkapan sukarela (PPS) kebijakan II. Kepala Subdirektorat Perencanaan Pemeriksaan DJP Iis Mazhuri mengatakan penelitian dilakukan untuk mengetahui adanya harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam SPPH. “Wajib pajak yang ikut PPS kebijakan II akan dilakukan penelitian, jadi […]
-
DJP Tetapkan 15 Dokumen Perpajakan Selain SPT untuk Diolah PPDDP
Ditjen Pajak (DJP) menetapkan 15 jenis dokumen selain SPT untuk proses registrasi, pemeriksaan, hingga penagihan yang bakal diolah oleh Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP). Penetapan dokumen yang bakal diolah unit pengolahan data dan dokumen perpajakan diatur dalam Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-237/PJ/2022. Beleid tersebut juga bagian dari pelaksanaan reformasi pajak, khususnya mengenai proses […]
-
Insentif Kawasan Berikat Distop 1 Juli 2022
JAKARTA. Pemerintah resmi menghentikan insentif tambahan bagi perusahaan yang menerima fasilitas kawasan berikat atau kemudahan impor tujuan ekspor (KITE), pada akhir Juni 2022. Alhasil, mulai Juli 2022, perusahaan tak akan lagi menerima insentif tambahan tersebut. Aturan baru ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96/PMK.04/2022 yang ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 8 Juni 2022. […]
-
Setoran PPh Tax Amnesty II Baru Sekitar Rp 25 Triliun
JAKARTA. Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias Tax Amnesty Jilid II akan berakhir delapan hari lagi. Ditjen Pajak mengimbau wajib pajak memanfaatkan fasilitas ini. Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan, hingga Rabu (22/6), Tax Amnesty II telah diikuti oleh 113.056 wajib pajak dengan 136.858 surat keterangan. Setoran pajak penghasilan (PPh) yang diterima negara mencapai Rp 25,41 triliun dari […]
-
Contoh Kasus Hibah dari Bapak ke Anak yang Dikecualikan dari Objek PPh
JAKARTA, Sesuai dengan PMK 90/2020 dan UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), harta hibahan dalam kondisi tertentu dikecualikan dari objek pajak penghasilan (PPh). Secara terperinci, pengecualian dari objek PPh terjadi apabila harta hibahan diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang […]
Got any book recommendations?
WA only