Mindblown: a blog about philosophy.
-
Sri Mulyani: Pandemi Tak Bisa Ditaklukkan Negara Manapun, Perlu Kerja Sama
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, mengajak semua pihak untuk melakukan koordinasi dan kolaborasi untuk menangani pandemi covid-19. Sebab, pandemi sifatnya tidak bisa ditaklukan dengan mudah oleh negara manapun. “Kita perlu bekerja sama karena Pandemi ini tidak bisa ditaklukkan oleh negara manapun. Koordinasi dan kolaborasi merupakan syarat mutlak bagi kami untuk dapat mempersiapkan diri menghadapi tantangan selanjutnya,” kata Menkeu […]
-
DJP Awasi Wajib Pajak Berdasarkan Wilayah, Bisa Berujung Pemeriksaan
Ditjen Pajak (DJP) kembali melanjutkan strategi pengawasan wajib pajak berdasarkan kewilayahan sebagai upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pada tahun ini. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan pengawasan berbasis kewilayahan dilakukan oleh kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama. “Pengawasan ini terhadap wajib pajak ber-nomor pokok wajib pajak (NPWP) selain wajib pajak strategis, instansi pemerintah, joint operation, […]
-
Susun Prioritas Pengawasan, DJP Punya Daftar Sasaran Analisis
Kantor Pusat dan Kanwil Ditjen Pajak (DJP) bakal memiliki daftar sasaran analisis data perpajakan (DSA) sebagai dasar prioritas pengawasan sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-05/PJ/2022. Dalam surat edaran tersebut, DSA pada Kantor Pusat DJP disusun berdasarkan fokus analisis data perpajakan. DSA didefinisikan sebagai daftar wajib pajak yang akan dilakukan analisis data perpajakan […]
-
Di Hadapan Delegasi G-20, Sri Mulyani Singgung Soal UU HPP
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pengesahan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) merupakan bagian penting dari reformasi perpajakan Indonesia di tengah pandemi Covid-19. Sri Mulyani menuturkan pemerintah dan DPR mengesahkan UU HPP untuk mengharmonisasi seluruh regulasi perpajakan di Indonesia. Menurutnya, peraturan tersebut akan meningkatkan penerimaan pajak, sekaligus menciptakan sistem pajak yang lebih adil. “Ini menjadi […]
-
DJP Masih Proses Menu Pelaporan Realisasi Insentif Pajak PMK 3/2022
Ditjen Pajak (DJP) masih memproses penyediaan menu pelaporan insentif Covid-19 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 3/2022 pada laman e-reporting DJP Online. DJP menyebut proses penyediaan aplikasi sudah berjalan. Otoritas pajak menyarankan wajib pajak untuk mencoba aplikasi tersebut secara berkala. Adapun PMK 3/2022 mengatur tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi Covid-19. “Sampai dengan saat ini masih […]
Got any book recommendations?
WA only