Mindblown: a blog about philosophy.
-
Tarif Pajak Mandi Uap Bisa Bikin Megap-Megap
Pemerintah akan memberlakukan tarif pajak hiburan minimal 40% hingga 75% Rencana pemerintah untuk menerapkan tarif pajak tinggi untuk sektor jasa hiburan menuai penolakan dari berbagai kalangan. Bahkan, pemerintah diminta menunda penerapan kebijakan yang dinilai merugikan dunia usaha tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), […]
-
Insentif Bebas Bea Masuk Impor Diharapkan Percepat Investasi Mobil Listrik di RI
Industri mobil listrik nasional tidak henti-hentinya mendapat kucuran insentif dari pemerintah. Hal ini semata untuk mendorong peningkatan investasi yang pada akhirnya berdampak pada penambahan populasi mobil listrik di dalam negeri. Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM (Permeninves) No. 6 Tahun 2023 yang memastikan adanya insentif pembebasan tarif bea masuk dan Pajak Penjualan […]
-
Keluhkan Tarif Tinggi Pajak Hiburan, Pengusaha: Sangat Memberatkan!
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta buka suara terkait rencana kenaikan pajak jasa kesenian dan hiburan yang termasuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) mencapai minimal 40% dan maksimal 75%. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) dan Peraturan Pemerintah (PP) […]
-
DJP Imbau Semua Wajib Pajak UMKM Lapor SPT Tahunan PPh
Wajib pajak UMKM yang memiliki omzet kurang dari Rp500 juta tetap wajib menyampaikan SPT Tahunan. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (11/1/2024). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Dwi Astuti mengatakan kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan berlaku untuk seluruh wajib pajak UMKM. Dia mengimbau agar wajib […]
-
Begini Tata Cara Ajukan Suket WP UMKM Berdasarkan PMK 164 Tahun 2023
Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 164/2023, pemerintah turut mengatur tata cara pengajuan permohonan dan penerbitan surat keterangan bagi wajib pajak UMKM. Surat keterangan diperlukan agar wajib pajak UMKM yang memanfaatkan PPh final berdasarkan PP 55/2022 dapat dipotong 0,5% ketika bertransaksi dengan pemotong atau pemungut. Adapun dirjen pajak memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat keterangan tersebut. […]
Got any book recommendations?
WA only