Mindblown: a blog about philosophy.
-
Jalankan Penegakan Hukum Pajak, DJP Fokus pada Ini
Penegakan hukum pidana pajak mengedepankan pemulihan negara. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (24/11/2021). Direktur Penegakan Hukum Ditjen Pajak (DJP) Eka Sila Kusna Jaya mengatakan otoritas lebih mengedepankan peningkatan kesadaran wajib pajak agar secara sukarela memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Hal ini sejalan dengan penerapan sistem self-assessment. “Namun, manakala ada […]
-
Siap-Siap Diketok! Jokowi Rombak Total Pajak-Retribusi Daerah
Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (RUU HKPD) disetujui oleh Komisi XI DPR untuk dibawa ke sidang rapat paripurna DPR RI. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto saat rapat bersama pemerintah di ruangan Komisi XI DPR, Selasa (23/11/2021). “Kita sekarang mengambil keputusan pembicaraan tingkat dua RUU HKPD. […]
-
Kemenkeu: UU HPP berpotensi tambah penerimaan pajak 0,8 persen
Jakarta. Kementerian Keuangan menyatakan penerapan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) berpotensi menghasilkan tambahan penerimaan pajak sebesar 0,8 persen dari PDB pada 2022 yang sebagian besar terkait dengan kenaikan tarif PPN. “Perluasan basis pajak dan meningkatkan kepatuhan menjadi tantangan tersendiri yang perlu diselesaikan,” demikian kutipan keterangan resmi Kemenkeu di Jakarta, Rabu. Terlebih lagi, kata Kemenkeu, […]
-
Pendapatan Negara Diramal Melampaui Rp1.743 Triliun Tahun Ini
Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memperkirakan pendapatan negara akan melampaui target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sebesar Rp1.743,6 triliun atau terealisasi 109,5 persen pada Desember 2021. “Pada dasarnya pendapatan negara kita membaik dari target karena peningkatan harga komoditas global dan perbaikan aktivitas ekonomi,” kata Sekretaris Eksekutif I Kemenko Perekonomian Raden Pardede dalam Konferensi […]
-
UU HPP Dukung Penerapan Pajak Digital
Jakarta: Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan mengatakan kehadiran UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dapat mendukung penerapan pajak digital. Salah satu harmonisasi dalam regulasi tersebut adalah penambahan pasal dalam UU yang memberikan landasan hukum secara kuat bagi Kementerian Keuangan untuk memungut pajak atas layanan digital. “CIPS mengapresiasi adanya penambahan Pasal 32A […]
Got any book recommendations?
WA only