Mindblown: a blog about philosophy.
-
Tax amnesty jilid II: Pemerintah tawari dua skema pengampunan pajak
Jakarta. Pemerintah akan menawari pengampunan pajak bagi para pengemplang pajak. Tak tanggung-tanggung, para wajib pajak (WP) yang tidak melaporkan/ tidak melaporkan sebagian penghasilannya itu dapat mengikuti dua program pengampunan pajak sekaligus. Pemerintah akan menggelar pengampunan pajak mirip tax amnesty lima tahun lalu bernama Program Pengungkapan Sukarela (PPS) wajib pajak yang akan berlangsung sejak 1 Januari 2022 sampai dengan […]
-
Sri Mulyani: Penerimaan Pajak Alami Rebound Sangat Kuat
Realisasi penerimaan pajak hingga Oktober 2021 tercatat senilai Rp953,6 triliun atau tumbuh 15,3%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi tersebut menunjukkan kinerja penerimaan pajak telah pulih sangat kuat dari tekanan pandemi Covid-19. Menurutnya, pemerintah akan terus mendorong kinerja penerimaan tersebut bersamaan dengan pemulihan ekonomi nasional. “[Penerimaan pajak] tumbuh 15,3%. Ini adalah suatu rebound, recovery, yang sangat […]
-
Karyawan Berpenghasilan Mulai Rp 20,8 Juta Kemungkinan Kena Pajak Atas Fasilitas
JAKARTA. Mulai tahun depan, pemerintah akan mengenakan pajak atas fasilitas dan tunjangan non-uang atau natura. Kebijakan ini akan menyasar pada masyarakat yang mempunyai penghasilan tinggi, umumnya seperti direksi maupun pemimpin perusahaan. Adapun kebijakan pajak atas natura ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kendati demikian, pemerintah belum memerinci fasilitas barang yang […]
-
Khawatir Ganggu Investasi, Menkeu Tolak Usulan DPR Soal Pajak Kekayaan
Menteri Keuangan Filipina Carlos G. Dominguez III menolak usulan DPR untuk menerapkan pajak kekayaan lantaran berpotensi mendorong penghindaran pajak secara agresif dan membuat investor lari dari Filipina. “Banyak negara yang sebelumnya mengenakan pajak kekayaan akhirnya mencabut langkah-langkah tersebut, terutama karena meningkatnya mobilitas modal dan akses ke suaka pajak di negara lain,” kata Dominguez, dikutip pada […]
-
DJP Sebut Wajib Pajak Belum Manfaatkan e-Objection Secara Optimal
Ditjen Pajak (DJP) menyebutkan intensitas pemanfaatan aplikasi penyampaian keberatan secara elektronik atau e-Objection masih relatif rendah. Direktur Keberatan dan Banding DJP Wansepta Nirwanda mengatakan penggunaan aplikasi e-objection masih terbilang rendah sejak dirilis pada 1 Agustus 2020. Menurutnya, wajib pajak masih mengandalkan saluran konvensional dalam mengajukan keberatan. “e-Objection yang mulai diimplementasikan sejak 1 Agustus 2020, tetapi belum dimanfaatkan […]
Got any book recommendations?
WA only