Mindblown: a blog about philosophy.
-
DJBC: Kolaborasi Negara Asean Jadi Kunci Kelancaran Arus Perdagangan
Dirjen Bea dan Cukai Askolani mengajak negara-negara Asean berkolaborasi untuk menciptakan kelancaran dan keamanan arus perdagangan di kawasan. Askolani mengatakan otoritas kepabeanan memainkan peran penting untuk mendukung sekaligus mengamankan lalu lintas perdagangan internasional. Menurutnya, kedua tugas tersebut hanya dapat dicapai apabila didukung kolaborasi, teknologi, transparansi, dan peningkatan kapasitas bersama. “Menemukan keseimbangan yang tepat akan mendorong […]
-
Cek Status Pengajuan Izin Kuasa Hukum Pengadilan Pajak? Bisa di Sini
Pengecekan status proses pengajuan izin kuasa hukum (IKH) dapat dilakukan secara mandiri. Pengecekan status pengajuan IKH dilakukan melalui situs web Sekretariat Pengadilan Pajak Kementerian Keuangan. Contoh status yang akan ditampilkan adalah verifikasi lengkap dan proses penerbitan KEP IKH atau terdapat kekurangan dokumen. “Per tanggal 7 November 2023 para pemohon izin kuasa hukum (IKH) Pengadilan Pajak […]
-
Anies dan Prabowo Akan Bentuk Badan Penerimaan Negara jika Jadi Presiden, Analis Beberkan Tantangannya
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P. Sasmita menjelaskan tantangan wacana pembentukan Badan Penerimaan Negara. Pembentukan lembaga itu merupakan salah satu misi dari dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. “Tantangan terbesar tentu masalah politicall will,” ujar Ronny saat dihubungi pada […]
-
Ditjen Pajak Kantongi Rp15,68 Triliun Pajak Digital dari Google Cs
Pemerintah mencatat telah mengumpulkan penerimaan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp15,68 triliun. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu Dwi Astuti menyampaikan bahwa jumlah tersebut merupakan akumulasi dari Rp731,4 miliar setoran tahun 2020, Rp3,90 triliun setoran pada 2021, Rp5,51 triliun pada 2022, dan Rp5,54 triliun pada […]
-
Hal-Hal yang Menyebabkan NIK Tak Bisa Padan dengan NPWP, Ini Kata DJP
Ditjen Pajak (DJP) mengungkapkan ada beberapa hal yang menyebabkan nomor induk kependudukan (NIK) dinyatakan tidak valid ketika melakukan pemadanan NIK-NPWP di DJP Online. Penyuluh Pajak KPP Pratama Mataram Barat Dony Purnomo Sidik mengatakan mayoritas wajib pajak berhasil melakukan pemadanan NIK dan NPWP. Namun, terdapat segelintir wajib pajak yang NIK-nya tidak dapat dipadankan karena perbedaan nama. […]
Got any book recommendations?
WA only