Mindblown: a blog about philosophy.
-
Realisasi Investasi Harta Bersih Peserta Tax Amnesty Jilid II Capai Rp 10,32 Triliun
Batas waktu pemenuhan komitmen investasi harta bersih peserta program pengungkapan sukarela (PPS) alias tax amnesty jilid II telah berakhir pada September 2023 lalu. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Dwi Astuti melaporkan, nilai investasi oleh peserta PPS dalam instrumen surat berharga negara (SBN) mencapai Rp 10,32 triliun. Ini […]
-
Percepatan Pengembangan Pusat Inovasi IKN, Pemerintah Siapkan Insentif Tax Deduction
Otoritas Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Yayasan Benih Baik gelar diskusi dengan Kementerian Keuangan untuk kembangkan smart village IKN. Pertemuan juga membahas cara memanfaatkan insentif pajak, khususnya tax deduction guna mendukung percepatan penyiapan berbagai sarana dan prasarana pendidikan. Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe, pemerintah ingin mengembangkan IKN sebagai pusat inovasi dengan memanfaatkan berbagai fasilitas […]
-
IKN bakal jadi pusat inovasi dengan pemanfaatan insentif pajak
Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mendukung agar Ibu Kota Nusantara (IKN) bisa menjadi pusat inovasi dengan pemanfaatan insentif pajak khususnya tax deduction guna mendukung percepatan penyiapan berbagai sarana dan prasarana pendidikan. Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe dalam diskusi bersama di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (9/10), mengatakan pemerintah ingin mengembangkan IKN sebagai pusat inovasi […]
-
Kemenkeu: Implementasi Pajak Karbon Dorong Perubahan Perilaku Masyarakat
Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Adi Budiarso menyatakan, implementasi pajak karbon bukan hanya untuk menggalang penerimaan negara. Menurutnya, pajak karbon adalah upaya mendorong perubahan perilaku masyarakat terhadap pengurangan emisi karbon. “Juga dari bagaimana kita mendorong mekanisme perdagangan karbon,” ujarnya di sela Indonesia Knowledge Forum 2023 di Jakarta, Selasa (10/10/2023). Ia menuturkan, saat ini […]
-
Pemprov Jakarta Gratiskan Bea Balik Nama Kendaraan Kedua
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengratiskan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk penyerahan kedua dan seterusnya. Kebijakan sesuai Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2023 tentang Insentif Pajak Daerah Berupa Pengenaan Sebesar Nol Persen untuk BBNKB Penyerahan kedua dan seterusnya. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati, peraturan tersebut diterbitkan sebagai upaya […]
Got any book recommendations?
WA only