Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pemerintah Kejar Rasio Perpajakan Tetap Dobel Digit pada 2024
Pemerintah memperkirakan rasio perpajakan pada 2024 belum akan melampaui rasio perpajakan pada 2022. Dalam tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi di DPR, pemerintah mencatat rasio perpajakan pada 2022 mencapai 10,4%. Untuk tahun depan, rasio perpajakan diperkirakan masih tetap berada pada level dobel digit. “Pemerintah berupaya untuk mempertahankan rasio perpajakan dobel digit, meskipun diperkirakan lebih rendah ketimbang […]
-
Tunggak Pajak sampai Rp 1,4 Miliar, Mobil Perusahaan Akhirnya Disita
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukoharjo menyita aset milik CV STA berupa 1 unit mobil Mitsubishi Expander pada 30 Agustus 2023 lantaran wajib pajak bersangkutan tidak kunjung melunasi tunggakan pajaknya. Juru Sita Pajak Negara (JSPN) KPP Pratama Sukoharjo Anang Setiyono mengatakan penyitaan dilakukan karena wajib pajak tidak kunjung melunasi utang pajaknya senilai Rp1,4 miliar sampai […]
-
Kemenkeu Pertegas Aturan Penerbitan SKPKB Bea Meterai dan Pajak Karbon
Pemerintah merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 80/2023 yang mempertegas penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar dan surat tagihan pajak atas kekurangan pembayaran bea meterai dan pajak karbon. Secara umum, salah satu kondisi yang menjadi landasan bagi Ditjen Pajak (DJP) untuk menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) adalah apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya pajak […]
-
Kabinet Jerman Setujui Insentif Pajak Rp115,6 T untuk Dorong Ekonomi
BERLIN. Pemerintah Jerman menyetujui paket insentif pajak untuk perusahaan senilai 7 miliar euro atau sekitar Rp115,6 triliun. Kanselir Olaf Scholz mengatakan insentif fiskal ini diberikan untuk mendorong kegiatan ekonomi. Kebijakan ini juga telah disepakati dalam rapat kabinet. “Kami membahas bagaimana mencapai peningkatan yang besar. Perekonomian Jerman akan bergerak lebih kuat,” katanya, dikutip pada Sabtu (2/9/2023). […]
-
Tempat Usaha Pindah ke KPP Lain, Wajib Pajak Cabang Harus Hapus NPWP
Wajib pajak cabang yang tempat kegiatan usahanya pindah ke wilayah kerja kantor pelayanan pajak (KPP) lain tidak dapat mengajukan permohonan pemindahan tempat wajib pajak terdaftar. Apabila kegiatan usaha pindah ke wilayah kerja KPP lain maka wajib pajak cabang harus mengajukan permohonan penghapusan NPWP ke KPP lama dan mengajukan permohonan pendaftaran wajib pajak cabang baru ke […]
Got any book recommendations?
WA only