Mindblown: a blog about philosophy.
-
Ekonom: Insentif pajak dan daya saing SDM kunci tingkatkan FDI RI
Ekonom Yusuf Rendy Manilet menilai insentif pajak dan peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM) jadi kunci untuk meningkatkan investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) masuk ke Indonesia. Menurut Yusuf, hal itu perlu dilakukan untuk memanfaatkan potensi meningkatnya aliran FDI ke ASEAN, kendati Singapura masih di urutan teratas penerima aliran modal tersebut. “Sebenarnya insentif pajak […]
-
Bahlil Minta Pajak Minimum Global Dikaji karena Untungkan Negara Maju
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meminta implementasi pajak minimum global (global minimum tax/GMT) sebesar 15% agar dikaji kembali. Sebab, penerapan GMT hanya menguntungkan negara-negara maju yang memiliki daya saing investasi kuat. “Dengan ketentuan global minimum tax, akan memengaruhi insentif investasi. Dari kesepakatan memutuskan ini butuh kajian ulang. Jangan sampai ini diimplementasikan kemudian menguntungkan satu […]
-
Bahlil Soal Pajak Global 15 Persen: Akal-akalan Negara Maju
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menentang sikap Menteri Keuangan Sri Mulyani soal pajak minimum global (GMT) 15 persen. Bahlil menilai GMT akal-akalan negara maju untuk menghambat hilirisasi Indonesia. Dalam ASEAN Economic Ministers (AEM) Meeting di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (19/8), Bahlil menilai GMT hanya akan menguntungkan negara maju dan penerapan pajak 15 persen itu belum apple to apple antara […]
-
Target Pajak Pemerintah 2024 Perlu Akomodatif ke Pertumbuhan Ekonomi
Pemerintah menargetkan penerimaan pajak negara sebesar Rp 2.307,9 triliun dan PNBP Rp 473 triliun pada tahun anggaran 2024. Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan pendapatan negara dapat mencapai 2.781,3 triliun. Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PPP DPR Wartiah menilai dengan asumsi pertumbuhan ekonomi pada 2024 sebesar 5,2%, upaya meningkatkan penerimaan pajak dalam jumlah tersebut sudah […]
-
Jumlah Wajib Pajak 2023 Meningkat, Ditopang Program Pemadanan NIK-NPWP,
Pemerintah mengklaim bahwa program pemadanan antara Nomor Induk Keluarga (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) telah berdampak pada peningkatan jumlah wajib pajak pada tahun 2023. Berdasarkan buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024, jumlah wajib pajak pada tahun 2023 mencapai 69,1 juta. Angka ini bertambah 2,9 juta wajib pajak […]
Got any book recommendations?
WA only