Mindblown: a blog about philosophy.
-
Awas Gaya Penipuan Baru Incar Wajib Pajak di RI, Rekening Auto Ludes
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperingatkan para wajib pajak untuk berhati-hati saat menerima surat elektronik atau ’email’ yang berisi peringatan lapor pajak. Sebab, ada modus penipuan baru yang bersifat ‘phising’. Penipu akan menyamar sebagai otoritas pajak dan meminta pengguna mengklik link tertentu dalam email untuk melakukan pelaporan pajak. Saat link diklik, data sensitif […]
-
Cara Mudah Menghitung PPh Pasal 21 Bulanan di Kalkulator Pajak DJP
SEIRING dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 58/2023, pemerintah resmi menerapkan skema penghitungan PPh Pasal 21 dengan tarif efektif rata-rata (TER). Kebijakan tersebut diambil pemerintah dalam rangka mempermudah wajib pajak dalam menghitung pajak terutang. Dalam penentuan pajak terutang sebelumnya, pemberi kerja harus mengurangkan biaya jabatan, biaya pensiun, iuran pensiun, dan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari […]
-
Makin Banyak Dipakai, WP Diimbau Lapor SPT Tahunan Secara Elektronik
ejumlah pegawai melayani wajib pajak saat melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Sumatera Utara, Medan, Senin (19/2/2024). Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Sumatera Utara hingga (18/2) telah menerima pelaporan SPT Pajak sebanyak 57.995 wajib pajak Orang Pribadi (OP) dan 1.521 wajib pajak Badan dengan tahun pajak 2023. ANTARA FOTO/Yudi/aww. JAKARTA, […]
-
Bappebti Minta Sri Mulyani Evaluasi Pajak Kripto
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) meminta Kementerian Keuangan yang dinakhodai Sri Mulyani untuk mengevaluasi penerapan pajak kripto. Pemerintah sejak Mei 2022 diketahui mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 0,11% untuk setiap transaksi kripto di Indonesia dari nilai transaksi pada exchanges yang terdaftar di Bappebti. Pungutan ini juga ditambah Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,1%. Kepala […]
-
Meski Sudah Disepakati, APA Bisa Dievaluasi Ditjen Pajak
Ditjen Pajak (DJP) berwenang untuk mengevaluasi pelaksanaan advance pricing agreement (APA) yang telah disepakati. Merujuk pada Pasal 68 ayat (2) PMK 172/2023, DJP berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APA lewat evaluasi atas kepatuhan pelaksanaan kesepakatan dalam APA dan evaluasi atas kesesuaian kriteria dalam penentuan harga transfer pada kesepakatan dalam APA. “… berdasarkan hasil evaluasi … […]
Got any book recommendations?
WA only