Mindblown: a blog about philosophy.
-
Ada Cap Kode yang Berbeda, Faktur Pajak Dibuat Sesuai Fasilitas PPN
Pengusaha kena pajak (PKP) perlu membuat faktur pajak atas penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP) sesuai dengan fasilitas PPN yang digunakan dalam transaksi yang terjadi. Misalnya, dalam satu transaksi terdapat lebih dari 1 jenis BKP dan/atau JKP dengan kode cap yang berbeda-beda maka faktur pajaknya perlu dibuat masing-masing sesuai dengan fasilitas […]
-
Industri Manufaktur Tumbuh 5,01% di 2022, Tiga Sektor Ini Jadi Penopang
Industri pengolahan atau manufaktur nonmigas tumbuh 5,01% di sepanjang tahun 2022. Capaian ini lebih tinggi dibanding angka pertumbuhan pada tahun 2021 yang sebesar 3,67%. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, sektor industri menjadi penopang utama terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,31% pada 2022. Agus menjelaskan, di tengah perlambatan ekonomi global, utilisasi sektor industri manufaktur […]
-
Jelang Subsidi Mobil Listrik, Ini Perbedaan Pajak dan Bea Masuk Mobil Listrik dengan ICE
Mobil listrik di Indonesia telah banyak mendapat hak istimewa, seperti tarif pajak lebih rendah, hingga pembebasan bea masuk. Belum lagi pembebasan dari tarif PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan BBNKB yang berlaku pada 2025. Namun hak istimewa itu dianggap belum cukup optimal memperbesar populasi kendaraan bermotor listrik. Karena itu, pemerintah tengah merumuskan pemberian subsidi pembelian kendaraan […]
-
REI Optimistis Aturan Penyesuaian Harga Baru Rumah Subsidi Terbit Februari 2023
Persatuan perusahaan Realestat Indonesia (REI) mengaku telah mendapatkan komitmen dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan selaku pembuat kebijakan terkait aturan harga rumah subsidi. Wakil Ketua Umum REI Hari Ganie mengatakan pihaknya telah bertemu dengan BKF pada Kamis, (2/2/2023) lalu. Pertemuan tersebut membahas kepastian penerbitan harga rumah baru. “Harga baru keluar bulan Februari ini, update […]
-
Begini Ketentuan Surat Perintah Pemeriksaan Bukper di PMK 177/2022
PMK 177/2022 memuat ketentuan mengenai surat perintah pemeriksaan bukti permulaan (bukper). Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) PMK 177/2022, pemeriksaan bukper secara terbuka dan tertutup dilakukan terhadap dugaan peristiwa pidana yang ditentukan dalam surat perintah pemeriksaan bukper. “Surat perintah pemeriksaan bukti permulaan … menjadi dasar pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan oleh pemeriksa bukti permulaan,” […]
Got any book recommendations?
WA only