Mindblown: a blog about philosophy.
-
Airlangga Imbau Para Gubernur Nolkan Pajak untuk Kendaraan Listrik
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta para gubernur memberikan insentif pajak kendaraan bermotor (PKB) untuk kendaraan listrik. Airlangga mengatakan pajak ternyata menjadi salah satu faktor yang menentukan daya saing industri kendaraan listrik. Dalam hal ini, Indonesia kalah bersaing dengan Thailand yang telah menerapkan tarif pajak kendaraan bermotor 0% untuk kendaraan listrik. “Saya mengimbau di […]
-
73,83% Setuju Penyedia Platform e-Commerce Jadi Pemungut Pajak
Mayoritas peserta debat setuju dengan rencana penunjukan penyedia platform marketplace pada e-commerce ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak. Debat DDTCNews hingga 6 Desember 2022 pukul 15.00 WIB diikuti oleh 107 peserta pemberi komentar dan pengisi survei. Dari jumlah tersebut, sebanyak 79 peserta atau 73,83% menyatakan setuju dengan penunjukan penyedia platform e-commerce sebagai pemotong atau pemungut […]
-
Target Penerimaan Pajak 2023 Naik, Simak Strategi DJP Lewat Video Ini
Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat mengumumkan bahwa penerimaan pajak hingga Oktober 2022 sudah mencapai Rp1.448,2 triliun. Angka tersebut setara dengan 97,5% dari target yang tertuang dalam Perpres 98/2022, yakni Rp1.485 triliun. Baru-baru ini, Dirjen Pajak Suryo Utomo menyampaikan kabar bahwa penerimaan pajak sudah berhasil terkumpul melebihi target. Ditjen Pajak (DJP) mencatat per Selasa (6/12/2022) pajak […]
-
DPR Protes ke Sri Mulyani soal Kenaikan Cukai Rokok Tahun Depan
Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengumumkan besaran kenaikan cukai rokok sebesar 10% pada 2023 dan 2024. Hal ini memicu protes dari Komisi XI DPR yang menganggap petenapannya dilakukan tanpa konsultasi terlebih dahulu. “Peristiwa ini sudah dua kali, undang-undang sudah diketok baru minta konsultasi. Saya ingatkan untuk kesetaraan dalam hak budgeting, ini agar tidak terulang lagi. […]
-
Wajib Pajak Ungkap Ketidakbenaran Perbuatan, DJP: Ada Batas Waktunya
Wajib pajak memiliki waktu 1 bulan untuk memanfaatkan hak mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan berdasarkan Pasal 8 ayat (3) UU KUP sejak pemberitahuan hasil pemeriksaan bukti permulaan (bukper) disampaikan oleh Ditjen Pajak (DJP). Direktur Penegakan Hukum DJP Eka Sila Kusna Jaya menyampaikan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 177/2022 mengatur pemberitahuan hasil pemeriksaan bukper disampaikan kepada wajib pajak paling […]
Got any book recommendations?
WA only