Mindblown: a blog about philosophy.
-
Tak Online, Warga RI Masih Banyak Lapor SPT ke Kantor Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan masih merahasiakan total jumlah pelapor Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak 2023 untuk orang pribadi yang batas pelaporannya telah berakhir ada 31 Maret 2024 pukul 23.59. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan, data ini masih rahasia karena esok hari Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo ingin mengumumkan […]
-
DJP catat 12,7 juta wajib pajak telah lapor SPT per 31 Maret 2024
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 12,7 juta wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan per 31 Maret 2024. “Per 31 Maret pukul 11.50 WIB, sudah disampaikan 12.697.754 SPT. Ini capaiannya 65,88 persen dari total yang wajib lapor SPT,” kata Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti saat […]
-
Sebanyak 12,7 Juta Wajib Pajak Telah Lapor SPT Pajak
Jumlah pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak meningkat tahun ini. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, sudah ada 12,7 juta wajib pajak yang telah SPT pajak hingga 31 Maret 2024. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Dwi Astuti mengatakan, jumlah pelaporan SPT Tahunan ini naik 4,92% YoY dibandingkan dengan periode yang […]
-
Pelaporan SPT Tahunan 2023 Capai Target? Ini Kata DJP
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan masih terdapat wajib pajak yang belum melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak 2023 untuk orang pribadi. Dimana batas pelaporannya telah berakhir ada 31 Maret 2024 pukul 23.59. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan pihaknya masih merahasiakan data tersebut. Rencananya, data itu akan disampaikan langsung oleh Direktur […]
-
Gagal Validasi NIK, Bisa Jadi Sudah Didaftarkan sebagai NPWP oleh KPP
JAKARTA, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik wajib pajak bisa saja didaftarkan secara jabatan oleh Ditjen Pajak (DJP) melalui KPP. Penerbitan NPWP secara jabatan dimungkinkan jika DJP mendapatkan informasi yang menerangkan bahwa wajib pajak sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai wajib pajak. Jika sudah terdaftar, wajib pajak tidak akan bisa mendaftarkan kembali NPWP-nya. Wajib […]
Got any book recommendations?
WA only