Mindblown: a blog about philosophy.
-
Subjek Billing Pajak Berubah, Petugas Jelaskan Aturannya ke Bendahara
Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kasongan mengadakan kunjungan kerja ke beberapa instansi pemerintah daerah Kabupaten Katingan pada 15 September 2022. Kepala KP2KP Kasongan Fajar Triyanto mengatakan kunjungan kerja tersebut dilaksanakan untuk menyosialisasikan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 59/PMK.03/2022 tentang Perubahan atas PMK No. 231/2019. “Salah satu perubahannya ialah pemerintah menyetor PPN atau PPN […]
-
Anak Buah Sri Mulyani Respons Temuan BPK Insentif Pajak Rp 15 T
Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan pengelolaan insentif dan fasilitas perpajakan tahun 2021 sebesar Rp 15,31 triliun belum sepenuhnya memadai. Hal itu tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) Semester I 2022. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal menjelaskan, dalam Rp 15,3 triliun memuat beberapa jenis temuan. Namun, bukan berarti tidak bisa […]
-
Insentif PPnBM hingga PPN DTP Berakhir, Kredit Kendaraan dan Rumah Bakal Seret?
JAKARTA – Pemerintah telah mengakhiri insentif di sektor otomotif dan properti, yaitu pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) ditanggung pemerintah (DTP), serta pajak pertambahan nilai (PPN) DTP pada 30 September 2022. Hal itu dinilai tidak menjegal pertumbuhan kredit. Sepanjang Januari – Agustus 2022, misalnya, penjualan mobil secara wholesales naik 21,1 persen secara tahunan. Sementara itu, […]
-
Asuransi jadi Sektor yang Belum Tumbuh, Pajaknya Susut 16,5 Persen
JAKARTA — Lini asuransi menjadi satu-satunya subsektor penerimaan pajak yang mengalami penyusutan sepanjang Januari–Agustus 2022. Kinerja penerimaan pajak dari subsektor jasa keuangan, yakni asuransi merosot 16,5 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) selama Januari–Agustus 2022. Kondisi ini berbanding terbalik dengan posisi yang sama tahun lalu, di mana penerimaan pajak dari subsektor ini mencatatkan pertumbuhan 15,3 persen yoy. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo […]
-
Survei Indikator: 80% Masyarakat Indonesia Belum Punya NPWP
Jakarta, Mayoritas responden dari survei Indikator Politik Indonesia menyatakan belum mempunyai nomor pajak wajib pajak (NPWP), yakni sekitar 80,1%. Hanya sekitar 19% warga yang menyatakan memiliki NPWP. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan, sekitar 18%-19% warga memiliki NPWP, terutama kelompok warga dengan tingkat pendapatan kotor rumah tangga 4 juta atau lebih. “Bila dilihat […]
Got any book recommendations?
WA only