Mindblown: a blog about philosophy.
-
Canggihnya Sistem Pajak RI, Kejar Pengemplang Bisa Sat Set
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengarap pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP) alias core tax administration system (CTAS) yang serba canggih. Pembaruan core tax ini ditargetkan rampung akhir tahun ini dan dapat dijalankan penuh pada 1 Januari 2024. Sistem core tax baru ini nantinya akan menggeser 21 proses bisnis pelayanan pajak dari manual […]
-
DPR Diminta Bahas Lagi RUU Konsultan Pajak
Sementara itu, Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 2002-2011 Yunus Husein, mengimbau seluruh asosiasi konsultan pajak di Indonesia bersatu untuk mendukung lahirnya undang-undang konsultan pajak. Dengan demikian, ini akan memberikan peluang besar dalam keberhasilan menggoalkan Reancangan Undang-Undang Konsultan Pajak (RUU KP) yang pembahasannya sudah bertahun-tahun mandek di DPR. Demikian dikatakan Yunus saat penyampaian […]
-
NSFP Tak Terpakai Tidak Dikembalikan, Apa Implikasinya? Ini Kata DJP
Dirilisnya Peraturan Dirjen Pajak PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak pada 1 April 2022 lalu mengubah ketentuan soal Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) yang tidak terpakai. Beleid tersebut tidak lagi mengatur tentang keharusan bagi pengusaha kena pajak (PKP) untuk mengembalikan NSFP yang tidak terpakai ke KPP. Dengan begitu, sejak berlakunya PER-03/PJ/2022 NSFP yang tidak terpakai tidak perlu […]
-
e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, DJP Pastikan Tidak Bakal Memberatkan
Ditjen Pajak (DJP) memastikan rencana penunjukan penyedia platform e-commerce sebagai pemotong/pemungut pajak tidak akan memberatkan pemilik platform. Kepala Subdit Peraturan PPN Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya DJP Bonarsius Sipayung mengatakan terdapat 2 prinsip yang menjadi pedoman DJP dalam menyusun aturan teknis soal penunjukan penyedia e-commerce sebagai pemotong/pemungut pajak. Dua prinsip tersebut antara lain […]
-
Ini Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perpajakan, DJP: Tolong Dihindari
Wajib pajak perlu mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana perpajakan yang sudah diatur dalam undang-undang. Penyuluh Pajak Ahli Muda Ditjen Pajak (DJP) Giyarso mengatakan bentuk-bentuk tindak pidana pajak itu diatur dalam 3 pasal dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) s.t.d.t.d UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Ketiganya adalah Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 39A. […]
Got any book recommendations?
WA only