Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pemerintah Kantongi Rp8,2 T dari Pajak Digital Google, Facebook Dkk
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengumpulkan sebesar Rp8,2 triliun dari penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) hingga 31 Agustus 2022. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Kemenkeu Neilmaldrin Noor menjelaskan, jumlah tersebut berasal dari Rp731,4 miliar setoran pajak di 2020, Rp3,9 triliun setoran di 2021, dan Rp3,5 triliun setoran 2022. […]
-
Negara Eropa Ini Mulai Siap-Siap Adopsi Pajak Minimum Global
BERLIN. Pemerintah Jerman mulai bersiap mengadopsi ketentuan pajak minimum global terhadap perusahaan-perusahaan multinasional yang memperoleh penghasilan dari pasar dalam negeri. Sekretaris Kementerian Federal Urusan Ekonomi dan Aksi Iklim Jerman Sven Giegold menilai pajak minimum global perlu segera diterapkan di Eropa. Jika dibiarkan berlarut-larut, terdapat risiko bahwa kesepakatan ini akan menghilang. “Jika penerapan pajak minimum global […]
-
Cara Menentukan Omzet PPh Final UMKM untuk Suami-Istri Pisah Harta
JAKARTA. Wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto atau omzet tertentu, yaitu tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak, dapat menggunakan skema PPh Final UMKM seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 23/2018. Merujuk pada Pasal 4 ayat (1) PP 23/2018, besaran omzet tertentu merupakan jumlah omzet dalam 1 tahun dari tahun pajak […]
-
Penggunaan NIK Jadi NPWP oleh Pihak Lain, Begini Kata Ditjen Pajak
JAKARTA Pihak lain penyelenggara layanan administrasi belum bisa menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (12/9/2022). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor mengatakan hingga saat ini, pihak lain penyelenggara layanan administrasi yang mensyaratkan NPWP masih […]
-
Begini Aturan Pemotongan PPh Final 0,5% Terhadap Pemilik Suket PP 23
JAKARTA – Pajak penghasilan (PPh) yang terutang berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23/2018 dapat dilunasi dengan cara dipotong atau dipungut oleh pihak yang telah ditunjuk sebagai Pemotong/Pemungut Pajak. Pemotong/Pemungut Pajak tersebut dapat melakukan pemotongan atau pemungutan PPh berdasarkan PP 23/2018 atau biasa disebut dengan PPh final UMKM dengan tarif 0,5% terhadap wajib pajak yang memiliki […]
Got any book recommendations?
WA only