Mindblown: a blog about philosophy.
-
Kemendagri Izinkan Pemda Pangkas Tarif Pajak Hiburan
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ memungkinkan kepala daerah untuk mengenakan PBJT dengan tarif lebih rendah dari 40% atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa. Dalam surat edaran tersebut, kepala daerah dapat memberikan insentif fiskal sesuai dengan Pasal 101 ayat (1) UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat […]
-
Menteri Jokowi Siapkan Insentif Pajak, Pengusaha Hiburan Happy
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah tengah menyiapkan insentif perpajakan untuk sektor pariwisata. Dia mengatakan insentif perpajakan itu berupa Pajak Penghasilan (PPh) Badan Ditanggung Pemerintah (DTP). “Kementerian Keuangan bersama kementerian atau lembaga terkait tengah menyelesaikan kajian untuk memberikan dukungan insentif perpajakan untuk Sektor Pariwisata yang berupa PPh Badan DTP,” kata Airlangga dikutip dari […]
-
Terima 848.755 SPT Tahunan, DJP Sampaikan Ini ke WP yang Belum Lapor
Ditjen Pajak (DJP) mencatat telah menerima 848.755 SPT Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2023 hingga 17 Januari 2024. Melalui media sosial, DJP terus mengimbau wajib pajak segera menyampaikan SPT Tahunan. Penyampaian SPT Tahunan juga dapat dilakukan secara mudah melalui DJP Online. “#KawanPajak dapat melaporkan SPT Tahunan melalui http://pajak.go.id,” bunyi cuitan akun X @DitjenPajakRI, Selasa (23/1/2024). UU […]
-
Usai Temui Pengusaha, Airlangga Bantah Tarif Pajak Hiburan 40% Batal
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah bahwa penerapan tarif pajak hiburan khusus sebesar 40%-75% dibatalkan alias kembali seperti sebelum berlakunya UU HKPD. Hal ini diungkapkannya setelah pertemuan dengan pelaku usaha hiburan yang terdampak tarif itu siang tadi, di kantornya, Jakarta, Senin (22/1/2024). Airlangga mengatakan, tarif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang […]
-
PKKU Transaksi Keuangan Lainnya, Wajib Pajak Perlu Buktikan Ini Dulu
PMK 172/2023 memuat ketentuan mengenai tahapan pendahuluan untuk transaksi keuangan lainnya. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (5) PMK 172/2023, penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (PKKU) atau arm’s length principle (ALP) untuk transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa tertentu harus dilakukan dengan tahapan pendahuluan dan tahapan pada Pasal 4 ayat (4). “Transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa […]
Got any book recommendations?
WA only