Mindblown: a blog about philosophy.
-
DJP : 219 Ribu Wajib Pajak Sudah Lapor SPT
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat per 8 Januari 2024 219.593 wajib pajak sudah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak 2023. Angka ini meliputi 208.997 wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan 10.596. “Untuk tahun pajak 2023 sampai hari ini sudah 219.593 wajib pajak yang sudah menyampaikan SPT. […]
-
Permudah Hitungan, Garuk Pajak Selebgram
Tarif efektif untuk perhitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 mulai berlaku 1 Januari 2024. Kebijakan ini akan memudahkan perhitungan pajak atas penghasilan orang pribadi terutama non-karyawan, termasuk pemain musik, penyanyi, pelawak, selebgram, vlogger, hingga agen iklan dan asuransi. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksaan Pemotongan Pajak […]
-
Pajak Hiburan Naik Jadi 40 Persen, Dewan Bali Minta Pengusaha Taat Aturan
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali I Nyoman Sugawa Korry meminta para pelaku usaha bidang hiburan untuk mematuhi aturan terkait pajak hiburan yang naik menjadi 40 persen. “Kalau itu sudah keputusan undang-undang ya harus dilaksanakan, itu saja. Kan enggak mungkin kami di daerah ini mengubah undang-undang,” ujar Korry saat dihubungi detikBali, Senin […]
-
Istri Gabung NPWP Suami, Fiskus Bantu Daftarkan di Ereg Pajak
Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Benteng memberikan asistensi kepada seorang istri yang mengajukan permohonan penggabungan NPWP dengan suami pada 2 Januari 2024. Pegawai dari KP2KP Benteng Ferdinanda Rama mengatakan calon wajib pajak berinisial T yang turut didampingi suaminya hendak membuat NPWP untuk digunakan untuk salah satu syarat administrasi dalam urusan perbankan. “Dalam pembuatan […]
-
DJP Beberkan Dampak Tarif Efektif PPh 21 ke Karyawan
Penghitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi karyawan kini menggunakan tarif efektif rata-rata (TER). Aturan tersebut mulai berlaku per 1 Januari 2024. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa penerapan mekanisme tarif efektif PPh pasal 21 ini bukanlah suatu objek pajak baru. Mekanisme yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 58/2023 dan Peraturan […]
Got any book recommendations?
WA only