NEWS
-
Tarif PPN Indonesia Masih Rendah, Dirjen Pajak: Pemerintah Punya Ruang untuk Naikkan
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan bahwa tarif pajak pertambahan nilai (PPN) di Indonesia masih lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Ia mencontohkan bahwa, rata-rata tarif PPN di negara-negara OECD berada di atas 9%, bahkan negara-negara BRICS mencatatkan rata-rata tarif sebesar 17%. Oleh karena itu, pemerintah masih memiliki ruang untuk meningkatkan tarif PPN dari […]
-
Waspada Risiko Kontraksi Setoran Pajak
TEKANAN terhadap penerimaan pajak belum usai. Setoran pajak pada semester I2025 diperkirakan masih terkontraksi. Kepala Laboratorium Departemen Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Kun Haribowo menghitung, penerimaan pajak semester I-2025 berisiko terkontraksi 35%40% dibanding periode yang sama tahun lalu yang tercatat Rp 885 triliun. Ini pun dengan asumsi penerimaan pajak lainnya tumbuh positif. Salah […]
-
Batas Omzet Rp4,8 Miliar sebagai Pemungut PPN Dinilai Terlalu Tinggi
Anggapan bahwa batas omzet untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) terlampau tinggi kembali muncul. Kali ini rekomendasi agar Indonesia mereformulasi threshold PKP disampaikan oleh Asean+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) dalam laporannya. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Selasa (24/6/2025). Pemungutan PPN Indonesia dinilai belum efisien akibat tingginya threshold PKP […]
-
Wajib Pajak UMKM Masih Bisa Bebas PPh Final
Ditjen Pajak menegaskan bahwa kebijakan pajak UMKM tidak menambah beban pajak baru Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) tengah melakukan finalisasi aturan terkait penunjukkan marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi barang oleh pedagang online. Ditjen Pajak memastikan, aturan akan diumumkan secara terbuka dan transparan setelah resmi ditetapkan. Nantinya, usaha mikro, […]
-
Tarif PPN Digugat ke MK, Dirjen Pajak Sebut Ketentuan Itu Bukan Hal Baru
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto angkat bicara mengenai gugatan pasal 7 ayat (3) Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang kini tengah digugat ke Mahkamah Konstitusi. Penjelasan ini disampaikan dalam sidang pleno yang berlangsung pada Rabu (25/6) lalu. Bersama Tim Advokasi untuk Demokrasi Sektor Keadilan Pajak (TAUD-SKP), 6 orang warga dan 1 organisasi masyarakat sipil […]
WA only