Mindblown: a blog about philosophy.
-
Deretan Pajak yang Dipungut Pemerintah Daerah
Jakarta, CNN Indonesia — Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerbitkan Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) pada Rabu (5/1). Aturan tersebut mencabut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Beleid baru mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, termasuk memperjelas pajak […]
-
OPINI: Kepatuhan Pajak dan Rekonsiliasi Kala Pandemi Covid-19
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru saja mengumumkan tercapainya target penerimaan pajak dalam realisasi sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun lalu sebesar 103,9%, karena sampai dengan 31 Desember 2021 jumlah neto penerimaan pajak yang berhasil dihimpun mencapai Rp1.277,5 triliun melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp1.229,6 triliun. Publik telah menantikan keberhasilan ini selama 12 tahun […]
-
Optimalkan Reformasi Struktural
Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) memang harus turun pada 2022 disebabkan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Pada awal pandemi dikeluarkan regulasi yang menyatakan defisit boleh dilebarkan sampai 6 persen selama kurang lebih tiga tahun. “Ini artinya, pada 2022, seharusnya defisit APBN harus mendekati 3 persen (angka defisit sebelum pelebaran),” ucap Direktur Program Indef, Esther Sri […]
-
Semula Rp 1 Miliar, Kini Batas Pendahuluan Restitusi Pajak Naik Jadi Rp 5 Miliar
JAKARTA. Bantu likuiditas wajib pajak, pemerintah menyesuaikan jumlah batas lebih bayar restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) bagi pengusaha kena pajak (PKP) yang memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak persyaratan tertentu menjadi Rp 5 miliar. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 209/PMK.03/2021 tentang perubahan kedua atas PMK- 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan […]
-
DJP: Potensi Pajak Youtuber di Sulsel Capai Rp 935 Juta
REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR — Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara (Sulselbarta), menyebutkan potensi pajak dari YouTuber di Sulsel cukup besar yang mencapai Rp 935 juta. Kepala Bagian Umum Kanwil DJP Sulselbartra Mochamad Syafrudin mengatakan potensi pajak itu berasal dari 20 YouTuberyang dianggap sudah layak dikenai pajak penghasilan. “Jadi ada potensi pajak hampir Rp 1 […]
Got any book recommendations?
WA only