Mindblown: a blog about philosophy.
-
Tekan Emisi, Pemerintah Didesak Pangkas PPN untuk Bahan Pangan Nabati
Berlin. Pemerintah Jerman didesak untuk memangkas tarif pajak pertambahan nilai (PPN) atas produk buah-buahan, kacang-kacangan, dan susu nabati. Insentif pajak ini diharapkan bisa mendorong tingkat konsumsi masyarakat terhadap produk buah dan sayur, serta menekan konsumsi produk hewani seperti daging. Usulan ini disampaikan oleh sejumlah organisasi sosial, termasuk VdK, Organisasi Federasi Konsumen Jerman (vzbv), dan Greenpeace. […]
-
Integrasi NIK dan NPWP buka peluang bagi pajak intip harta tersembunyi wajib pajak
JAKARTA. Kebijakan pemerintah untuk mengintegrasikan Nomor Induk Kependudukan atau NIK dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan berdampak besar bagi penerimaan pajak. Sebab dengan integrasi data ini, maka ke depan tidak ada lagi upaya menutupi harta kekayaan wajib pajak. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Suryadi Sasmita, integrasi data NIK dan NPWP ini akan memudahkan […]
-
Siap-siap! Mobil Dinas dan Fasilitas Apartemen bakal Kena Pajak
Jakarta Siap-siap para wajib pajak (WP). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menetapkan fasilitas apartemen dan mobil dinas akan menjadi objek Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Hal itu disampaikan oleh Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal dalam diskusi publik, Selasa (23/11/2021). Berikut beberapa faktanya. 1. Berlaku […]
-
Pendapatan Tax Amnesty Flores Timur Capai Rp 1 Miliar
Larantuka. Pemerintah Provinsi NTT telah mengakhiri pelaksanaan tax amnesty (pengampunan pajak) yang dilaksanakan sejak Agustus hingga November 2021. Kepala UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Flores Timur, Rosalina Kalumata mengatakan, selama tax amnesty sebanyak 3.899 unit kendaraan bermotor melakukan pembayaran pajak. Dari toal kendaraan itu, realisasi pendapatan daerah sebesar Rp. 1.381.332.661. “Kita ada penurunan. Per 10 November realisasi […]
-
Sri Mulyani Harap 2 Jenis Wajib Pajak Ikut Tax Amnesty Jilid II
Jakarta. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau pengampunan pajak mulai diberlakukan 1 Januari hingga 30 Juni 2022. Ia mengimbau kepada wajib pajak yang belum melaporkan harta kekayaannya untuk melapor secara sukarela kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). “Untuk pengampunan sukarela adalah kesempatan 6 bulan kepada Bapak Ibu sekalian wajib pajak yang masih merasa ada bagian dari aset atau […]
Got any book recommendations?