Mindblown: a blog about philosophy.
-
Mempertanyakan Penggunaan Pajak Karbon untuk Keberlanjutan Lingkungan
Forest Campaigner Greenpeace Indonesia, M Iqbal mempertanyakan penggunaan dana dari hasil pemungutan pajak karbon untuk keberlanjutan lingkungan. Sebab saat ini instrumen fiskal yang digunakan menggabungkan semua pendapatan negara untuk kemudian diatur dan dibagikan sesuai dengan UU APBN. “Kita tidak punya e-marking yang membahas pajak karbon ini kemudian digunakan untuk penanggulangan atau dampak karbon lainnya,” kata […]
-
Sri Mulyani Yakin RUU HKPD Bakal Dongkrak Pendapatan Asli Daerah hingga 50 Persen
JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa penyederhanaan jenis pajak dan retribusi daerah dalam RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) berpotensi mendorong kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) hingga 50 persen. Sri Mulyani menjelaskan, salah satu pilar dari RUU HKPD adalah untuk memperkuat reformasi perpajakan dan retribusi daerah melalui penyederhanaan jenis […]
-
Kendaraan Listrik Bakal Dikecualikan dari Objek Pajak Kendaraan Bermotor
JAKARTA – Kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan akan dikecualikan dari objek pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Rencana pemerintah tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). “Fraksi partai Golkar mengapresiasi diterimanya usulan terkait kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan untuk dikecualikan dari objek PKB […]
-
Akhir Bulan, Rupiah Terus Menguat Terhadap Dolar AS
Jakarta. Rupiah melanjutkan reli penguatan terhadap mayoritas mata uang negara mitra untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) yang berlaku hingga akhir November 2021. Penguatan rupiah dibuka terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Nilai kurs pajak untuk setiap US$1 ditetapkan senilai Rp14.229, turun dibandingkan posisi minggu lalu yang berada pada angka Rp14.257 per dolar AS. Selanjutnya nilai […]
-
Tindak Pidana Pajak Kembali Terkuak, Potensi Kerugian Negara Rp10,2 Miliar
JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menemukan dugaan tindak pidana perpajakan di Jakarta Selatan yang berpotensi merugikan keuangan negara Rp10,2 miliar. Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I, Aim Nursalim Saleh menjelaskan bahwa pada Kamis (18/11/2021), pihaknya menyerahkan tersangka kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melalui Polda Metro Jaya. Tersangka HI (39 tahun) diduga […]
Got any book recommendations?
WA only