Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pajak Daerah Indramayu Capai 103,5 Persen, Kontribusi Tertinggi Dari Industri Pengolahan
Penerimaan Pajak di Kabupaten Indramayu pada 2023 lalu mencapai Rp 931.715.051.264. Angka itu melampaui target yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp 900 miliar, atau mencapai 103,5 persen dengan pertumbuhan 8,74 persen. Berdasarkan data dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Indramayu, perolehan pajak yang mencapai Rp 931,7 miliar tersebut berasal dari Pajak Penghasilan sebesar Rp 647.402.608.115 (PPh […]
-
Ditjen Pajak: 12 Juta NIK Belum Terintegrasikan dengan NPWP
Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo, melaporkan hingga kini masih terdapat sekitar 12 juta NIK yang belum terintegrasi dengan NPWP. Diketahui, total NIK wajib pajak orang pribadi tercatat 72,46 juta. Namun baru sekitar 59,88 juta NIK yang dipadankan dengan NPWP. “Ada yang belum padan betul itu 12 jutaan masih akan dipadankan terus. Karena informasinya kami koneksi ke Dukcapil […]
-
Lapor SPT Tahunan Sudah Dimulai! Jangan Lupa Minta Bukti Potong Pajak
Ditjen Pajak (DJP) mengimbau wajib pajak segera melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2023. DJP menyatakan wajib pajak orang pribadi karyawan dapat bersiap untuk menyampaikan laporan SPT Tahunan lebih awal. Salah satunya, dengan meminta bukti potong pajak kepada pemberi kerja. “#KawanPajak yang berstatus karyawan, mulai sekarang sudah boleh meminta bukti potong ke kantor pemberi kerja,” bunyi […]
-
DJP Ingatkan Perusahaan Segera Serahkan Bukti Potong Pajak ke Karyawan
Ditjen Pajak mengimbau para pemberi kerja segera menyerahkan bukti potong pajak agar karyawannya dapat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2023. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan bukti potong dibutuhkan karyawan ketika melaporkan SPT Tahunan. DJP pun akan mengirimkan pengingat kepada pemberi kerja agar segera menyerahkan bukti potong kepada karyawan, yang biasanya melalui email blast. “Kami akan coba […]
-
Tarif Efektif PPh Pasal 21 Berlaku, PMK Baru dan Alat Bantu Disiapkan
Pemerintah akan menerbitkan peraturan menteri keuangan (PMK) dan menyediakan alat bantu penghitungan tarif efektif PPh Pasal 21 yang telah diatur dalam PP 58/2023. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (2/1/2024). Adapun PP 58/2023 mulai berlaku pada 1 Januari 2024. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP) Dwi Astuti […]
Got any book recommendations?
WA only