Mindblown: a blog about philosophy.
-
Kemenkeu Ancam Wajib Pajak Tak Patuh yang Ikut Pengungkapan Sukarela
Pemerintah akan mulai menggelar program pengungkapan sukarela (PPS) mulai 1 Januari 2021. Kementerian Keuangan menegaskan wajib pajak yang ikut dalam program ini harus sepenuhnya terbuka dan tidak mencoba mengakali harta yang akan dilaporkan. Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menjelaskan, terdapat sejumlah perbedaan antara program pengungkapan sukarela yang akan digelar pemerintah dengan pengampunan pajak (tax […]
-
Pemerintah Perluas Wajib Pajak Penerima Insentif
Jakarta, CNN Indonesia — Pemerintah memperluas kriteria wajib pajak (WP) yang berhak mendapatkan insentif pajak. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 149/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas PMK-9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor mengungkapkan pemerintah menambah jumlah klasifikasi lapangan usaha […]
-
Siap-siap! Harga Barang Bakal Naik, UU Pajak Resmi Disahkan
Jakarta -Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan atau UU HPP sudah diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Beberapa kebijakan pajak berubah, salah satunya kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Melansir salinan UU HPP, dalam pasal 7 ayat 1 disebutkan tarif PPN ditetapkan sebesar 11% yang mulai berlaku pada 1 April 2022. Kemudian tarif PPN menjadi 12% yang […]
-
Regulasi Belum Mendukung Pengembangan EBT di Dalam Negeri
Jakarta. Pengembangan pembangkit energi baru terbarukan (EBT) masih mengalami sejumlah kendala, termasuk akibat dari kebijakan pemerintah. Ketua Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Surya Darma mengatakan bahwa beberapa regulasi selama ini belum memberikan dukungan penuh untuk industri energi terbarukan. Proyek energi terbarukan, diakuinya, masih sulit mendapatkan pembiayaan. Selain itu, perusahaan pengembang energi bersih harus menghadapi kebijakan […]
-
Dugaan Pejabat Terlibat Bisnis PCR, Pakar Hukum: Cek Data Impor dan Faktur Pajak
Jakarta – Ketua Asosiasi Ilmuan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha) Azmi Syahputra mengomentari dugaan keterlibatan pejabat dalam bisnis PCR. Menurut dia, dugaan tersebut perlu dibuktikan dengan menelusuri data impor di Bea Cukai. “Lebih lanjut cek faktur pajak dan tercermin pula dalam invoice perusahaan tersebut, di sini akan terlihat data real keterlibatan sejauh mana pengadaan PCR ini berjalan termasuk motifnya,” […]
Got any book recommendations?
WA only