Mindblown: a blog about philosophy.
-
Tinggal 2 Bulan, DJP Optimalkan Pengawasan pada Tiga Sektor Usaha Ini
Ditjen Pajak terus berupaya mengoptimalkan kegiatan pengawasan pembayaran masa (PPM) dan kegiatan pengawasan kepatuhan materiel (PKM) untuk meningkatkan penerimaan dalam waktu 2 bulan yang tersisa tahun ini. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan PPM dan PKM dilakukan pada wajib pajak dari sektor-sektor strategis yang dinilai telah pulih dari pandemi Covid-19. Misal, sektor pengolahan, perdagangan, dan pertambangan. […]
-
Genjot Investasi 2022, Insentif Pajak Tetap Disiapkan
Penyaluran insentif perpajakan pada 2022 mendatang akan difokuskan untuk memperderas realisasi investasi. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan insentif pajak masih menjadi bagian dari kebijakan fiskal pada 2022. Menurutnya, pemerintah bakal lebih selektif dalam memberikan fasilitas fiskal yang berkontribusi pada peningkatan investasi. “Akan ditentukan agar insentif fiskal yang diberikan mendukung serta menghasilkan […]
-
Tekanan Tarif Cukai ke Kinerja Emiten Rokok akan Berlanjut
Jakarta. Kinerja Keuangan dua emiten rokok tahun ini masih kurang oke. Setelah PT. HM Sampoerna Tbk ( HMSP ) melaporkan tekanan pada laba bersih, PT. Gudang Garam Tbk ( GGRM ) Juga melaporkan kondisi serupa. Di Sembilan bulan tahun pertama ini, GGRM membukukan kenaikan pendapatan 10,43% secara tahunan menjadi di Rp. 92,07 Triliun. Namun, laba […]
-
Tiga Partai Ini Berkoalisi Sepakati Tidak Ada Kenaikan Beban Pajak
Social Democratic Party (SPD) Jerman tengah menjajaki untuk membentuk koalisi pemerintahan yang berpotensi membuyarkan janji politik untuk meningkatkan beban pajak. SPD menjajaki kerja sama politik dengan Partai Hijau dan Free Democratic Party/FDP. Kesepakatan awal sudah diteken ketiga partai tersebut dengan salah satunya tidak meningkatkan beban tarif dan memperkenalkan pajak baru. “Kesepakatan mencakup pernyataan para pihak […]
-
Ini Pertimbangan SBN Khusus Diterbitkan bagi Wajib Pajak Peserta PPS
Pemerintah berencana menerbitkan surat berharga negara (SBN) khusus untuk menampung harta peserta program pengungkapan sukarela (PPS). Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (1/11/2021). Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan ada setidaknya 2 hal yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam mendesain SBN khusus tersebut. Kedua pertimbangan itu menyangkut […]
Got any book recommendations?