Mindblown: a blog about philosophy.
-
Geliat Ekonomi Belum Maksimal, Bapenda Kaltara Beber Pendapatan Sektor Pajak Daerah
Tanjung Selor. Pihak Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kaltara menyampaikan bahwa geliat ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara atau Kaltara belum maksimal. Menurut Pelaksana Tugas Kepala Bapenda Kaltara Sugiatsyah, geliat ekonomi yang belum maksimal ini adalah dampak pandemi Covid-19, yang menyebabkan daya beli masyarakat masih rendah. Ia menerangkan, bila geliat ekonomi sudah tinggi, maka akan diikuti dengan terpenuhnya […]
-
Pemerintah Resmi Terbitkan Perpres Nilai Ekonomi Karbon
Jakarta. Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Hal ini akan menjadikan Indonesia penggerak pertama (first mover) penanggulangan perubahan iklim berbasis market di tingkat global untuk menuju pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Pengesahan peraturan ini juga disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo dalam pertemuan Conference of the Parties (COP) 26 United Nations […]
-
Perpres Nilai Ekonomi Karbon Diteken, Dukung RI Jadi Negara Maju 2045
Presiden Joko Widodo telah mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang juga telah disampaikan dalam KTT PBB terkait Perubahan Iklim edisi 26 (COP26) di Glasgow, Inggris. Kementerian Keuangan menilai kebijakan ini dinilai dapat mendukung cita-cita Indonesia menjadi negara maju pada 2045. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menjelaskan bahwa NEK merupakan […]
-
PBB Terbitkan Panduan Penerapan Pajak Karbon untuk Negara Berkembang
New York. Komite Perpajakan PBB atau UN Tax Committee menerbitkan panduan baru tentang penerapan pajak karbon untuk negara-negara berkembang dengan judul United Nations Handbook on Carbon Taxation for Developing Countries. Dalam panduan tersebut, PBB menegaskan perubahan iklim merupakan tantangan global yang harus diselesaikan dengan solusi global. Negara berkembang dipandang memiliki peran penting dalam mendukung transisi menuju carbon neutrality. “Negara […]
-
Keputusan Menteri Keuangan Pangkas Pajak Penerbangan Dikritik
London. Keputusan Menteri Keuangan Rishi Sunak untuk memotong pajak pada penerbangan domestik menimbulkan menimbulkan pertentangan dari kelompok pemerhati lingkungan dan tokoh buruh. Ketua Komite Perubahan Iklim Lord Deben menilai keputusan Sunak memangkas pajak penerbangan tidak tepat. Menurutnya, keputusan untuk membuat Britain Exit (Brexit) terlihat sukses tersebut justru dapat menimbulkan permasalahan iklim. “Saya khawatir pemerintah terpaku […]
Got any book recommendations?
WA only