Mindblown: a blog about philosophy.
-
1,49 Juta Wajib Pajak Terima SP2DK pada 2020, Anda Dapat?
Produksi Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) pada 2020 mengalami penurunan. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (19/10/2021). Dalam Laporan Tahunan Ditjen Pajak (DJP) disebutkan produksi SP2DK pada tahun masuknya pandemi Covid-19 itu sebanyak 2,42 juta surat. Jumlah tersebut mengalami penurunan 38,4% dibandingkan dengan posisi pada tahun […]
-
Ditjen Pajak Terbitkan 2,4 Juta SP2DK Sepanjang 2020, Ini Perinciannya
Ditjen Pajak (DJP) menerbitkan jutaan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) sepanjang 2020 lalu. Laporan Tahunan DJP 2020 menyebutkan sebanyak 2,4 juta SP2DK diterbitkan pada tahun lalu. Surat tersebut merupakan permintaan otoritas atas data terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan. “Produksi SP2DK tahun 2020 sebanyak 2.424.701 surat,” tulis Laporan Tahunan DJP 2020 dikutip […]
-
Pemkab Optimalkan PAD Pajak Setelah Sektor Wisata Tak Tertolong
KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Pemkab tak ambil pusing dengan jebloknya pendapatan asli daerah (PAD) sektor wisata. Selain tak mau risiko memaksakan buka di tengah status PPKM level 3, PAD wisata juga tidak besar. Sehingga, bisa ditutup dengan mengoptimalkan pendapatan sektor pajak. ’’PAD bisa di-support dari yang lain. Karena dari retribusi tempat wisata itu tidak […]
-
Bea Cukai Ajak Gempur Rokok Ilegal Lewat ”Jelita Show”
LUMAJANG — Bea Cukai Probolinggo mengajak masyarakat untuk menggempur rokok ilegal lewat kegiatan sosialisasi “Jelita Show”. Jelita Show berisi tentang pemberantasan barang kena cukai ilegal di Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Suara Lumajang Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. “Guna menekan peredaran rokok ilegal, Bea Cukai tidak hanya melakukan kegiatan operasi, namun juga mengkampanyekan gempur rokok ilegal dengan mengadakan […]
-
Diskon Pajak bagi Semua Golongan Usaha
JAKARTA. Pemerintah menebar insentif pajak bagi pelaku usaha lewat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Tak hanya untuk usaha dengan skala besar, insentif juga menyasar pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pertama, pengenaan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) final dengan tarif khusus sebesar 1%, 2%, atau 3% berdasarkan peredaran usaha atau omzet atas jenis barang […]
Got any book recommendations?
WA only