Mindblown: a blog about philosophy.
-
Alasan Pemerintah Beri Tax Amnesty II Ketimbang Sanksi 200%
Jakarta. Pemerintah mengaku punya alasan tersendiri untuk tidak mengenakan sanksi administrasi 200% dari pajak penghasilan (PPh) final bagi mereka yang belum melapor kekayaannya dalam pelaksanaan Tax Amnesty Jilid I. Pemerintah justru memberikan diskon PPh final bagi wajib pajak yang menjadi peserta Tax Amnesty Jilid I yang belum melaporkan seluruh kekayaannya. Hal tersebut dilakukan melalui program […]
-
Hapus Pajak Penghasilan UMKM, Pemerintah Dinilai Dengar Aspirasi Masyarakat
Kebijakan pemerintah membebaskan pajak penghasilan (PPh) untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ( UMKM ) perseorangan dengan penghasilan di bawah Rp500 juta per tahun mendapat apresiasi. Politikus PKB Fathan Subchi menilai kegijakan tersebut merupakan keputusan tepat di saat rakyat mencoba survive akibat dampak pandemi Covid-19. “Kami di Fraksi PKB mengawal proses tersebut sejak awal. Bahkan, saat pengesahan PKB turut […]
-
Bogor Hapus Denda PBB dan 6 Jenis Pajak Lainnya Hingga Akhir 2021
Bogor. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memberikan insentif pemutihan atau penghapusan sanksi administrasi atas wajib pajak yang melunasi tunggakan PBB-nya. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor Deni Hendana mengatakan insentif pemutihan PBB ini berlaku mulai Oktober 2021 hingga 24 Desember 2021. “Bagi yang akan membayar PBB, sampai tanggal 24 Desember nanti tidak akan kena denda. […]
-
UU KUP Direvisi, Sanksi Denda Keberatan dan Banding Jadi Lebih Ringan
UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menurunkan besaran sanksi apabila keberatan serta permohonan banding wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian. Perubahan besaran sanksi tersebut tertuang dalam Pasal 25 dan Pasal 27 UU KUP s.t.d.t.d. UU HPP. Adanya perubahan ini membuat sanksi atas keberatan turun menjadi 30% dari sebelumnya 50%. Sementara sanksi atas banding turun menjadi 60% […]
-
Ini Daftar Jasa Pelayanan Sosial yang Dapat Pembebasan PPN
Pemerintah dan DPR sepakat memberikan fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN) tidak dipungut dan/atau pembebasan kepada barang dan jasa strategis, termasuk jasa pelayanan sosial. Kebijakan ini tertuang dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang pekan lalu disahkan. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan jasa pelayanan sosial termasuk jasa strategis yang dibutuhkan masyarakat masyarakat. Kelompok jasa tersebut kemudian […]
Got any book recommendations?
WA only