Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pajak Karbon Cara RI Selamat dari Ancaman Seram Selain Covid
Jakarta,Pengurangan emisi gas rumah kaca dan menghalau perubahan iklim atau climate change menjadi upaya yang serius dilakukan pemerintah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengenakan pajak karbon. Pengenaan pajak karbon akan dimulai awal 2022, dan diatur di dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pajak karbon akan ditujukan kepada badan yang bergerak pada bidang […]
-
Tax Amnesty Diadakan Lagi, Pengemplang Pajak Bisa Makin Banyak!
Indonesia akan menggelar program pengampunan pajak (tax amnesty) jilid II yang saat ini diberi nama pengungkapan sukarela. Berlaku 1 Januari 2022 sampai 30 Juni 2022, kesempatan ini untuk melaporkan ‘dosa’ pajak secara sukarela, lalu diampuni semua sanksinya.Direktur Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira mengatakan tax amnesty jilid II merupakan langkah mundur dalam peningkatan […]
-
Aturan Baru, Platform Digital Tak Pungut Pajak Bisa Diputus Aksesnya
UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pemutusan akses terhadap platform penyelenggara sistem elektronik yang tidak menyelenggarakan kewajiban pemotongan atau pemungutan pajak Pasal 32A UU KUP. Bila penyelenggara sistem transaksi elektronik tidak memenuhi ketentuan Pasal 32A UU KUP yang telah diubah dengan UU HPP, pemutusan akses dapat dikenakan setelah penyelenggara telah […]
-
Ini Penjelasan Dirjen Pajak Soal Penggunaan NIK Sebagai NPWP
Sesuai dengan ketentuan dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), Nomor Induk Kependudukan (NIK) digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (12/10/2021). Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan kendati menggunakan NIK sebagai NPWP orang pribadi, kewajiban pembayaran pajak tetap mengacu pada ketentuan yang […]
-
Anggaran Insentif Pajak untuk Dunia Usaha Tinggal Rp2,84 Triliun
Pemerintah mencatat realisasi insentif perpajakan untuk dunia usaha telah terserap Rp59,99 triliun sampai dengan 8 Oktober 2021. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan realisasi tersebut setara 95,5% dari pagu senilai Rp62,83 triliun. Dengan realisasi tersebut, pagu untuk insentif perpajakan kini hanya tersisa Rp2,84 triliun hingga akhir tahun. “Klaster insentif usaha [realisasinya] ada 95,5%,” katanya dalam konferensi […]
Got any book recommendations?
WA only