Mindblown: a blog about philosophy.
-
Sri Mulyani Usulkan Tarif Pajak Karbon Rp 75 per Kilogram
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah mengusulkan tarif pajak karbon sebesar Rp 75 per kilogram karbon dioksida ekuivalen. Adapun usulan ini akan dimasukan di dalam RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan klaster kelima di dalam RUU KUP mengatur pengenaan pajak baru berupa pajak karbon lingkungan yaitu pengenaan pajak karbon […]
-
Insentif Pajak Mobil Listrik AS Tuai Kencaman
WASHINGTON. Parlemen Amerika Serikat (AS) bakal mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) anggaran bernilai US$ 3,5 triliun pada Selasa (14/9) mendatang. Salah satu usulan pembahasan mengenai insentif pajak bagi produsen kendaraan listrik. Bila rancangan beleid itu disahkan, kendaraan listrik hasil buatan serikat pekerja di AS akan mendapat insentif pajak tambahan sebesar US$ 4.500. Proposal kebijakan yang datang […]
-
Pajak Global Bisa Raib Rp3.360 T Gegara Penghindaran Pajak
Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan penerimaan pajak global berpotensi raib sekitar Rp3.360 triliun per tahun akibat praktik penghindaran pajak melalui langkah pemindahan keuntungan usaha antar negara (base erosion and profit shifting/BEPS). “Praktik BEPS ini dilakukan dengan memanfaatkan isu kerahasiaan bank dan isu perbedaan tarif PPh badan di banyak negara atau yuridiksi,” […]
-
Pengenaan Pajak Berdasarkan Gas Buang Emisi
Sempat membaca beberapa berita soal rencana penerapan PPnBM model terbaru untuk industri otomotif. Nantinya, tepatnya mulai 16 Oktober nanti, pengenaan PPnBM tidak lagi berdasarkan pada kapasitas dapur pacu sebuah kendaraan bermotor saja, melainkan dari hasil buang gas emisi. Tampaknya, revolusi kendaraan yang lebih ramah lingkungan segera diterapkan di negara kita. Jadi kalau sebelumnya pengenaan PPnBM […]
-
Daerah Bisa Genjot Pajak Kendaraan & Mineral
JAKARTA. Pemerintah daerah berpeluang meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pemungutan opsen pajak. Yang penting, wewenang baru ini tak disalahgunakan untuk mengeduk pendapatan dengan cara mencekik pebisnis di daerah. Peluang bagi daerah untuk menggenjot PAD itu tertuang di Rancangan Undang-Undang (RUU) Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Keuangan (HKPD) yang kini tengah digodok pemerintah dan […]
Got any book recommendations?
WA only