Mindblown: a blog about philosophy.
-
Ini rincian insentif fiskal tahun 2021 yang diberikan Pemprov DKI Jakarta
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelontorkan sejumlah insentif fiskal untuk tahun 2021. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Insentif Fiskal Tahun 2021 yang resmi diundangkan mulai Senin (16/8) lalu. Humas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Herlina Ayu mengatakan, kebijakan insentif fiskal diberikan dalam bentuk keringanan […]
-
Pakar: Perlu Jaga Keberlanjutan Fiskal Saat Turunnya Defisit RAPBN
Angka rasio perpajakan dapat diperbaiki untuk penguatan ruang fiskal dengan tetap melindungi kepentingan rakyat kecil Jember, Jawa Timur (ANTARA) – Pakar ekonomi Universitas Jember Adhitya Wardhono, PhD mengatakan pemerintah perlu menjaga keberlanjutan fiskal saat menurunkan defisit anggaran di RAPBN 2022. “Rencana defisit RAPBN 2022 memiliki arti penting sebagai langkah untuk mencapai konsolidasi fiskal mengingat tahun […]
-
Keringanan PBB dan BPHTB, REI Yakin Properti di Jakarta Kembali Bergairah
Real Estat Indonesia (REI) menilai keringanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBB P2 dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang diberikan Pemerintah DKI Jakarta akan meringankan pelaku usaha properti di provinsi itu. Ketua DPD REI Jakarta Arvin Fibrianto Iskandar mengatakan bahwa insentif PBB yang diberikan Pemerintah DKI Jakarta akan […]
-
Partai Koalisi Ingin Insentif PPN Tagihan Listrik Ditetapkan Permanen
Kelompok partai koalisi pemerintah Spanyol ingin pemberian insentif pajak pertambahan nilai (PPN) atas tagihan listrik dijadikan kebijakan fiskal permanen. Anggota koalisi pemerintah Partai Podemos menilai kebijakan pemerintah untuk memangkas tagihan listrik tidak cukup. Alasannya, konsumsi listrik saat ini meningkat drastis karena adanya gelombang panas yang mencapai 47 derajat Celcius. “Pemerintah tidak berbuat cukup untuk memangkas […]
-
Tax Ratio Diproyeksi Belum Bisa Tembus 10% Hingga 2025
Rasio penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto (PDB) atau tax ratio diprediksi belum bisa tembus 10% hingga 2025. Pemerintah memperkirakan tax ratio dalam jangka menengah 2023-2025 akan berkisar 8,4%-9,1%. Dokumen Buku II Nota Keuangan RAPBN 2022 menyebut penerimaan perpajakan dalam jangka menengah akan dioptimalkan dengan tetap menjaga daya saing dan investasi. Hal itu sejalan dengan komitmen pemerintah untuk tetap […]
Got any book recommendations?
WA only