NEWS
-
Kemenkeu Kumpulkan Pajak Ekonomi Digital Rp 34,91 Triliun dari PSME, Pinjol hingga Kripto
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian keuangan mencatat hingga 31 Maret 2025, penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital mencapai Rp 34,91 triliun. Pajak digital tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE); pajak kripto; pajak fintech peer to peer lending (P2P Lending) atau pinjaman online (pinjol); dan pajak dari transaksi […]
-
Jelang Diumumkan BPS, Ini Kata Sri Mulyani Soal Ekonomi Kuartal I
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai terdapat beberapa faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2025, jelang diumumkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 5 Mei 2025. Sri Mulyani mengatakan ekonomi Indonesia pada kuartal I/2025 menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian global. Dia pun meyakini pertumbuhan perekonomian Indonesia pada sepanjang 2025 akan sesuai dengan yang […]
-
Kuartal I/2025, Realisasi Pajak DJP Jakbar Lebihi Rata-Rata Nasional
Realisasi penerimaan pajak Kantor Wilayah Ditjen Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Barat pada kuartal I/2025 mencapai Rp16,71 triliun atau 21,27% dari target 2025 yang ditetapkan senilai Rp78,59 triliun. Captain tersebut lebih tinggi bila dibandingkan persentase realisasi penerimaan pajak nasional yang sebesar 13,07% dari target. Kinerja penerimaan pajak Kanwil DJP Jakarta Barat disokong oleh optimalisasi pelayanan, pengawasan, […]
-
Lonjakan Restitusi Menggerus Setoran Pajak
Pengembalian pajak atau restitusi pajak kuartal I-2025 naik signifikan, mencapai 72%. Pengembalian alias restitusi pajak masih mencatatkan lonjakan signifikan pada awal tahun. Kondisi ini yang menjadi salah satu penyebab realisasi penerimaan pajak periode Januari-Maret 2025 mengalami kontraksi. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu), restitusi pajak mengalami lonjakan mencapai Rp 144,38 […]
-
Bapenda Jakarta ungkap syarat pembebasan sanksi administratif wajib pajak
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta menjelaskan ketentuan pembebasan sanksi administratif bagi wajib pajak Jakarta, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 281 Tahun 2025 tentang Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2025. Salah satunya adalah bunga angsuran bagi wajib pajak yang mengangsur pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga31 […]
WA only