Mindblown: a blog about philosophy.
-
DPR Minta Kemenkeu Tinjau Ulang Pengenaan PPN 11 Persen atas Produk Olahan Setengah Jadi
DPR RI meminta Kementerian Keuangan untuk meninjau ulang tarif pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen, terhadap produk pengolahan setengah jadi dari nikel menjadi stainless steel atau dari timah menjadi ingot (batang logam). Dalam rapat dengar pendapat pada pekan lalu, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan bahwa pengenaan PPN 11 persen pada produk pengolahan setengah jadi tersebut tidak adil. […]
-
Pengenaan PPN Atas Produk Pengolahan Setengah Jadi Masih Relevan
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak Kementerian Keuangan (Keuangan) untuk meninjau ulang pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas produk pengolahan setengah jadi seperti stainless steel (nikel) dan ingot (timah). Hanya saja, anggota Bidang Kajian Akuntansi dan Perpajakan Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Ajib Hamdani menilai bahwa pengenaan PPN atas produk pengolahan setengah jadi tersebut masih relevan. Hal ini […]
-
Penerimaan Negara dari Cukai Hasil Tembakau Capai 13%
JAKARTA. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Nirwala Dwi Heryanto, menyatakan pengaturan produk hasil tembakau selama ini dioptimalkan dengan mengembalikan fungsi cukai yaitu pengendalian dengan mekanisme fiskal. ”Penerimaan negara cukup besar berasal dari kontribusi CHT (Cukai Hasil Tembakau). Sekitar 10% sampai 13% dari porsi APBN selama lima […]
-
PPN Barang Setengah Jadi Bisa Gerus Daya Saing
Komisi VII DPR meminta pemerintah mencabut PPN untuk produk barang tambang setengah jadi Pemerintah sudah menjalankan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11%. Namun Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta Kementerian Keuangan (Kemkeu) meninjau pengenaan PPN 11% untuk produk pengolahan setengah jadi seperti stainless steel (nikel) dan ingot (timah). Memang dalam daftar barang […]
-
Sedang Disusun, Peraturan Baru Pajak Terkait KSO atau Joint Operation
JAKARTA, Pemerintah sedang menyusun peraturan menteri keuangan (PMK) yang memuat perlakuan perpajakan atas kerja sama operasi (KSO) atau joint operation. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (26/6/2023). Kepala Seksi Peraturan PPh Badan II Direktorat Peraturan Perpajakan II Ditjen Pajak (DJP) Dwi Setyobudi mengatakan PMK baru tersebut diharapkan dapat menyelesaikan […]
Got any book recommendations?