Mindblown: a blog about philosophy.

  • Menu Profil DJP Online Tak Bisa Digunakan Wajib Pajak Sementara Waktu

    Menu Profil DJP Online Tak Bisa Digunakan Wajib Pajak Sementara Waktu

    Wajib pajak tidak dapat menggunakan menu Profil pada DJP Online untuk sementara waktu. Saat DDTCNews mengakses menu Profil pada DJP Online hari ini, Senin (29/5/2023) pukul 13.30 WIB, terdapat notifikasi singkat yang disampaikan otoritas. Menu Profil sedang dalam pemeliharaan oleh Ditjen Pajak (DJP). “Menu Profil sedang dalam pemeliharaan. Anda tidak dapat menggunakan menu Profil untuk sementara waktu,” bunyi notifikasi tersebut. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, masih sesuai […]

  • Pemprov Kembali Adakan Pemutihan Pajak, Berlaku Mulai Hari Ini

    Pemprov Kembali Adakan Pemutihan Pajak, Berlaku Mulai Hari Ini

    Pemprov Sumatera Utara kembali menggelar program pemutihan pajak kendaraan bermotor, mulai hari ini. Kasubdit Regident Sumut M Aritonang mengatakan program pemutihan diberikan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya insentif, ia berharap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor dapat meningkat. “Target kami dengan adanya pemutihan pajak kendaraan diharapkan semakin banyak lagi warga yang membayarkan […]

  • Tunggakan PBB dari Ratusan Ribu WP Dihapus, Nilainya Sampai Rp 94 M

    Tunggakan PBB dari Ratusan Ribu WP Dihapus, Nilainya Sampai Rp 94 M

    Pemkab Cianjur membebaskan kewajiban membayar tunggakan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2) untuk periode tahun pajak 1994 sampai dengan 2014. Bupati Cianjur Herman Suherman menyebut terdapat lebih dari 400.000 wajib pajak yang mendapat pembebasan tunggakan PBB-P2 tersebut. Adapun nilai piutang PBB yang dibebaskan mencapai Rp94 miliar. “Jadi, masyarakat atau objek pajak dan wajib pajak […]

  • Agar Diskon PPh Badan di IKN Tidak Dicabut, Jangan Lakukan Hal-Hal Ini

    Agar Diskon PPh Badan di IKN Tidak Dicabut, Jangan Lakukan Hal-Hal Ini

    Wajib pajak badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal di Ibu Kota Nusantara (IKN) bisa mendapatkan fasilitas pengurangan PPh badan sebesar 100% dari jumlah PPh badan yang terutang. Namun, terdapat sejumlah ketentuan yang harus diperhatikan wajib pajak agar fasilitas diskon PPh badan yang didapat tidak justru dicabut. Salah satu ketentuan larangan tersebut tercantum dalam Pasal […]

  • BKF Sebut Konsistensi Implementasi UU HPP Bisa Genjot Penerimaan 2024

    BKF Sebut Konsistensi Implementasi UU HPP Bisa Genjot Penerimaan 2024

    Melalui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2024, pemerintah menargetkan rasio perpajakan akan mencapai 9,91% hingga 10,18% pada 2024. Analis Kebijakan Madya Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Dewi Puspita mengatakan perlu upaya ekstra untuk mencapai target penerimaan yang nantinya ditetapkan dalam UU APBN 2024. Misalnya soal perpajakan, optimalisasi penerimaan salah satunya dilakukan melalui […]

Got any book recommendations?


WhatsApp WA only