NEWS
-
Hasil Penyidikan, Kanwil DJP Ini Tetapkan Tersangka Pidana Pajak Baru
Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan RYA selaku pihak yang diduga telah membantu tindak pidana perpajakan pada 28 Mei 2025. Penetapan tersangka ini merupakan hasil pengembangan penyidikan sebelumnya. Kabid Pemeriksaan Penagihan Intelijen dan Penyidikan Kanwil DJP DIY Dwi Hariyadimengatakan penetapan tersangka tersebut merupakan hasil pengembangan penyidikan terhadap wajib pajak CV GSI yaitu wajib pajak yang […]
-
Restitusi Pajak Batubara Menggunung, DJP Siapkan Solusi Baru
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencermati lonjakan permintaan restitusi pajak dari sektor pertambangan, khusususnya batubara, yang kian menggunung dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi ini dinilai sebagai dampak dari fluktuasi harga komoditas yang memicu ketidakseimbangan antara pajak keluaran dan masukan. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, pemerintah telah mengusulkan sejumlah langkah alternatif untuk mengantisipasi […]
-
Catat! Sewa Lapangan Padel Masuk Objek Pajak Hiburan di Jakarta, Wajib Bayar 10%
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Jakarta menetapkan fasilitas olahraga padel sebagai salah satu objek pajak daerah dengan tarif sebesar 10%. Kebijakan ini mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Nomor 257 Tahun 2025, atas perubahan kedua dari Keputusan Kepala Bapenda Nomor 854 tahun 2024. Ketua Satuan Pelaksana Penyuluhan Pusat Data dan Informasi Pendapatan Jakarta, […]
-
Dirjen Pajak Tetapkan Outlook Penerimaan Pajak 2025 Capai 95% dari Target, Ini Alasannya
Kementerian Keuangan atau Kemenkeu memperkirakan penerimaan pajak tahun 2025 akan mencapai sekitar 94,9% dari target APBN. Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto mengklaim outlook tersebut didasarkan pada perbaikan kapasitas administrasi dan efisiensi pemungutan yang terus meningkat. Pernyataan itu Bimo sampaikan usai Menteri Keuangan Sri Mulyani dan jajarannya melaporkan realisasi semester I dan outlook APBN 2025 […]
-
Toko Online Bakal Kena Pajak, Shopee Tunggu Kemenkeu Terbitkan Regulasi
Shopee Indonesia masih menunggu terbitnya regulasi baru perihal pungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 untuk setiap transaksi penjualan barang oleh merchant atau perdagangan di e-commerce. Saat ini, aturan masih digodok oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Nantinya, pemerintah mewajibkan marketplace memungut PPh Pasal 22 untuk setiap transaksi oleh perdagangan online. […]