Mindblown: a blog about philosophy.
-
Aparatur Negara Jangan Lupa Wajib Laporkan Harta, Lewat LHKPN dan SPT
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengingatkan seluruh aparatur negara untuk segera menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN). Azwar telah menerbitkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 02/2023 tentang Penyampaian LHKAN pada 31 Januari 2023. Pelaporan harta kekayaan tersebut menjadi salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi. “LHKAN ini merupakan […]
-
Jangan Bingung! Validasi NIK-NPWP Bisa Dilakukan Lewat 3 Saluran Ini
Wajib pajak punya 3 opsi saluran atau platform untuk memvalidasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ketiga saluran yang tersedia adalah DJP Online (menu Profil), Kring Pajak (layanan telepon 1500200 dan live chat di pajak.go.id), serta validasi langsung di kantor pajak (KPP atau KP2KP). “Pemutakhiran data wajib pajak bisa dilakukan di […]
-
Ada PTKP, UMKM Perlu Cek Lagi Catatan Omzet Saat Lapor SPT Tahunan
Petugas dari Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sambas menyatakan terdapat beberapa hal yang perlu disiapkan wajib pajak orang pribadi UMKM sebelum melaporkan SPT Tahunan 2022. Petugas pajak dari KP2KP Sambas Puteri Vania Sianipar mengatakan pelaporan SPT Tahunan 2022 bagi wajib pajak orang pribadi UMKM sedikit berbeda ketimbang tahun-tahun sebelumnya lantaran terdapat ketentuan omzet […]
-
Pemprov Maluku minta masyarakat dukung pembangunan dengan taat bayar pajak
Pemerintah Provinsi Maluku meminta masyarakat di daerah itu mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dengan taat membayar pajak. “Penggunaan uang pajak mencakup seluruh aspek kegiatan pemerintahan dari belanja pegawai hingga pembiayaan pembangunan,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku Sadali Ie di Ambon, Selasa. Apalagi pelayanan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan semakin dipermudah dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi yaitu dengan […]
-
Kenaikan NJOP Belum Tentu Naikkan Tagihan PBB, Begini Ketentuannya
Dengan diundangkannya UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), kenaikan nilai jual objek pajak (NJOP) tidak serta merta diikuti dengan kenaikan PBB terutang. Berdasarkan Pasal 40 UU HKPD, NJOP yang digunakan pemerintah daerah (pemda) untuk menghitung PBB adalah sebesar 20% hingga 100% dari NJOP yang tidak dikurangi NJOP tidak kena […]
Got any book recommendations?
WA only