Mindblown: a blog about philosophy.

  • Saksi yang Berpotensi Jadi Tersangka Pajak Bisa Dicegah ke Luar Negeri

    Saksi yang Berpotensi Jadi Tersangka Pajak Bisa Dicegah ke Luar Negeri

    Peraturan Pemerintah (PP) 50/2022 turut mengatur tentang kewenangan menteri keuangan untuk menerbitkan keputusan pencegahan. Merujuk pada Pasal 62 ayat (1) PP 50/2022, penerbitan keputusan pencegahan dilakukan untuk kepentingan pelaksanaan penyidikan atas orang yang ditengarai melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. “Pencegahan dalam melaksanakan penyidikan dilakukan antara lain terhadap tersangka dan/atau saksi yang berpotensi menjadi tersangka,” […]

  • BPPD sebut empat potensi pajak di Palembang melampaui target

    BPPD sebut empat potensi pajak di Palembang melampaui target

    Badan Pengelolaan Penerimaan Pajak (BPPD) Kota Palembang mencatat empat potensi pajak seperti pajak restoran, pajak hiburan, pajak tanah air, dan pajak mineral bukan logam dan batuan ini telah melampaui target yang telah ditetapkan. Kepala BPPD Kota Palembang Herly Kurniawan di Palembang, Rabu, mengatakan realisasi pajak restoran per 13 Desember 2022 telah mencapai Rp182,5 miliar atau 101,42 […]

  • World Bank Ungkap Banyak Instansi yang Belum Mau Berikan Data ke DJP

    World Bank Ungkap Banyak Instansi yang Belum Mau Berikan Data ke DJP

    World Bank mengungkapkan masih banyak instansi dan pihak swasta yang enggan menyampaikan data dan informasi kepada Ditjen Pajak (DJP) akibat hambatan regulasi. Selama ini, PMK 228/2017 telah mewajibkan instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILAP) untuk menyampaikan data dan informasi terkait dengan perpajakan kepada DJP. Namun, regulasi tersebut bertentangan dengan regulasi pada instansi lain. “Oleh […]

  • Pemberian Intensif Pajak Resmi Diperpanjang, Gratis PPN untuk Emas Batangan

    Pemberian Intensif Pajak Resmi Diperpanjang, Gratis PPN untuk Emas Batangan

    Intensif pajak dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dipastikan akan mempertahankan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Neilmaldrin Noor mengatakan PP Nomor 49 Tahun 2022 merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). […]

  • Sah! Sri Mulyani Tetapkan Bebas Pajak untuk Barang-Barang Ini, Apa Saja?

    Sah! Sri Mulyani Tetapkan Bebas Pajak untuk Barang-Barang Ini, Apa Saja?

    Abuse of Process Suatu aksi yang memboroskan waktu atau yang menggannggu, misalnya mengajukan kembali suatu perkara yang sudah diputuskan oleh pengdilan yang berwenang adalah pemakaian hak sewenang-wenang. Pengadilan itu dapat tinggal diam atau membubarkan aksi yang demikian. Akuisisi Penggabungan badan usaha dengan cara menguasai sebagian besar saham badan usaha lain. Dengan akuisisi, dua atau lebih […]

Got any book recommendations?


WhatsApp WA only